JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 memasuki babak baru dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut memperkuat landasan hukum pengupahan dengan menempatkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai pertimbangan utama.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perhitungan UMP 2027 mengacu pada undang-undang terbaru yang telah berlaku sejak 28 Oktober 2026. Ketentuan tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengupahan tahun mendatang.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat memberikan keterangan di Jakarta.
Menurutnya, ketentuan mengenai penghitungan upah minimum telah tercantum dalam regulasi tersebut.
“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.
Berdasarkan Pasal 139, penghitungan upah minimum menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1. Regulasi juga mengatur penggunaan nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah sebagai pembanding.
Ketentuan tersebut membuka ruang bagi penetapan upah yang lebih memperhatikan kebutuhan pekerja berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Data ekonomi dan ketenagakerjaan dari lembaga statistik pemerintah menjadi bagian dari proses penyusunan rekomendasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur hak, kewajiban, serta sanksi bagi para pihak dalam hubungan industrial.
Dalam sosialisasi regulasi pada 13 November 2026, Indah menerangkan bahwa perlindungan pekerja tetap berjalan bersama tanggung jawab perusahaan dan pekerja untuk mematuhi ketentuan hukum.
Undang-undang tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 serta proses penyerapan aspirasi pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Dengan dasar hukum baru, pembahasan UMP 2027 memiliki kerangka yang lebih jelas untuk mempertemukan kebutuhan hidup layak pekerja dan kepastian berusaha. Besaran akhir upah minimum tetap menunggu proses penghitungan serta penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.













