Oleh: Hanif Putra )*
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 membawa optimisme baru bagi dunia usaha dan arah pembangunan ekonomi nasional.
Pemerintah menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi tekanan global sekaligus mempercepat pertumbuhan nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam menyampaikan kerangka kebijakan fiskal dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional berada dalam kendali yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia memiliki modal besar berupa bonus demografi, pasar domestik yang luas, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah memandang kombinasi tersebut menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
Pemerintah Indonesia optimistis pasar domestik nasional memiliki kapasitas yang sangat besar dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang, pemerintah menilai Indonesia memiliki peluang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memaparkan ketangguhan ekonomi Indonesia melalui capaian ekspor sejumlah komoditas strategis sepanjang 2025. Pemerintah mencatat minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi menjadi penyumbang devisa besar bagi negara dengan nilai mencapai lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.
Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai perdagangan global. Potensi ekonomi nasional juga dinilai masih sangat besar karena Indonesia memiliki sumber daya strategis lain seperti nikel, tembaga, logam tanah jarang, minyak bumi, dan kekayaan maritim yang belum dimaksimalkan sepenuhnya.
Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola ekonomi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Presiden Prabowo menilai peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto menjadi langkah penting agar kemampuan fiskal Indonesia semakin kuat dan mampu mendukung pembangunan jangka panjang.
Pemerintah Indonesia juga mendorong upaya introspeksi nasional dalam pengelolaan ekonomi agar kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tekanan ekonomi global.
Arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden mendapat sambutan positif dari kalangan parlemen. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menilai kehadiran langsung Presiden di DPR menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi politik yang sehat dan transparan kepada masyarakat.
Menurut Habib Aboe, langkah Presiden memperlihatkan keseriusan pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia juga memandang penyampaian langsung arah kebijakan ekonomi oleh Presiden menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena menunjukkan adanya kepemimpinan yang aktif dan responsif.
Pemerintah sendiri telah menempatkan perlindungan masyarakat sebagai fokus utama kebijakan fiskal nasional. Program-program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas kesejahteraan masyarakat.
Dukungan terhadap arah kebijakan Presiden juga datang dari Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Agus Jabo Priyono. Ia menilai pidato Presiden menjadi penegasan arah baru pembangunan nasional yang berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip Ekonomi Pancasila.
Agus Jabo memandang pemerintah sedang membangun model ekonomi yang menempatkan negara sebagai penggerak utama pembangunan tanpa menutup ruang partisipasi swasta dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Agus juga menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo mencerminkan semangat kemandirian nasional melalui penguatan pangan, energi, industrialisasi, dan produksi dalam negeri. Pemerintah dianggap sedang berupaya membangun ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial.
Menurut Agus Jabo, arah pembangunan nasional saat ini memperlihatkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil, termasuk petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan sektor ekonomi rakyat lainnya. Pemerintah dinilai berupaya memastikan manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi tersebar secara merata hingga ke daerah-daerah.
Pemerintah Indonesia juga dinilai berhasil menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kebijakan fiskal tidak lagi dipandang sekadar pengaturan angka keuangan negara, melainkan alat untuk menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Di tengah dinamika global yang masih penuh tekanan, arah kebijakan fiskal Presiden Prabowo memberikan keyakinan baru bahwa Indonesia memiliki kapasitas besar untuk tumbuh lebih kuat. Pemerintah memperlihatkan optimisme bahwa kekayaan sumber daya alam, kekuatan pasar domestik, dan bonus demografi dapat menjadi modal utama menuju negara maju.
Melalui strategi pembangunan yang lebih terarah, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dunia usaha pun memperoleh kepastian bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
*) Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
