Oleh: Andi Ramli
Danantara memberikan apresiasi atas ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan reformasi tata kelola sumber daya alam (SDA). Arahan tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan aset negara sekaligus mendorong perbaikan fundamental bangsa. Di tengah kondisi ekonomi yang masih memerlukan penguatan, komitmen Presiden untuk menegakkan disiplin dalam tata kelola SDA dan BUMN menjadi sinyal bahwa praktik menyimpang, pemborosan, maupun pembiaran tidak akan lagi mendapat tempat.
Surat Edaran yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara kepada Kementerian BUMN dan anak usaha BUMN terkait penghentian sementara pemberian tantiem, insentif, dan bentuk penghasilan lainnya kepada dewan komisaris maupun direksi, menjadi bukti nyata bagaimana reformasi ini diterapkan secara praktis. Langkah ini sekaligus mengirim pesan keras bahwa tidak ada lagi toleransi bagi pemborosan keuangan negara, apalagi ketika perusahaan milik negara justru merugi namun pengelolanya tetap menikmati keuntungan pribadi.
Komisaris Independen Id Food, Hendarsam Marantoko, menyampaikan apresiasi atas kebijakan ini sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo dalam melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN. Hendarsam menilai praktik tata kelola BUMN selama ini masih jauh dari prinsip good corporate governance. Di praktiknya, tidak jarang ditemui rekayasa laporan keuangan yang menampilkan perusahaan seakan meraih keuntungan, padahal angka laba tersebut hanyalah hasil manipulasi. Mulai dari pencatatan aktivitas fiktif, pengakuan pendapatan yang dipercepat, hingga penghilangan beban biaya, semuanya dilakukan semata-mata untuk mempercantik laporan laba dan pada akhirnya mengamankan tantiem bagi para pengelolanya.
Hendarsam menegaskan bahwa praktik seperti itu tidak hanya menyimpang, tetapi juga merupakan bentuk nyata pemalsuan dan korupsi. Ia melihat perilaku semacam ini seakan diwariskan turun-temurun dalam BUMN. Namun ia menekankan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, warisan koruptif itu tidak lagi mendapat ruang. Hendarsam bahkan membandingkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dengan industri rokok. Sumbangan BUMN terhadap pendapatan negara hanya sekitar Rp80 triliun, sedangkan industri rokok mampu memberikan kontribusi hingga Rp250 triliun. Menurutnya, fakta tersebut paradoksal sekaligus memperlihatkan betapa buruk tata kelola BUMN selama ini.
Ia memandang penghentian tantiem untuk sementara waktu bisa menjadi kebijakan transisional sembari pemerintah melakukan perbaikan tata kelola serta perubahan gaya hidup insan BUMN. Hendarsam menekankan bahwa zaman telah berubah dan pemerintahan Prabowo Subianto tidak memberi ruang kompromi bagi perilaku menyimpang maupun koruptif.
Sementara itu, BPI Danantara juga berencana merampingkan jumlah BUMN yang kini mencapai 1.046 perusahaan menjadi hanya 228. Rencana besar ini didasari kenyataan bahwa banyak perusahaan negara justru menjadi beban karena terus merugi. Dukungan pun datang dari kalangan legislatif. Rivqy Abdul Halim, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB yang dikenal dengan sapaan Gus Rivqy, memberikan dukungan penuh atas langkah efisiensi itu.
Menurut Gus Rivqy, terlalu banyaknya jumlah BUMN tidak membawa manfaat berarti, malah sebagian besar membebani keuangan negara. Ia menilai lebih baik jumlahnya sedikit namun sehat, menghasilkan keuntungan besar, dan benar-benar memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Politisi muda PKB itu menekankan bahwa restrukturisasi jumlah BUMN merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing, memperbaiki manajemen, sekaligus mendorong BUMN menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.
Dari perspektifnya, pemangkasan jumlah BUMN tidak akan melemahkan peran negara dalam sektor strategis. Justru sebaliknya, langkah ini akan memperkuat peran negara dengan pengelolaan yang lebih fokus, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ia berharap rencana BPI Danantara dapat segera dijalankan dengan dukungan penuh parlemen agar perusahaan pelat merah yang tersisa benar-benar bisa menjadi pilar ekonomi nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly atau Goyud, menilai ketegasan Presiden Prabowo layak diapresiasi tinggi karena kebijakan yang diambil jelas berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kebijakan Presiden jelas menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Tanpa pembenahan tata kelola, kata Goyud, mustahil pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Pernyataan itu merujuk pada pidato Presiden Prabowo saat Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan SDA harus diperkuat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Setiap aset, ditegaskan beliau, harus dikelola secara efisien dan produktif agar benar-benar memberi nilai tambah. Presiden bahkan menyoroti praktik BUMN yang merugi tetapi komisarisnya tetap menerima tantiem miliaran rupiah. Ia menyebut hal itu sebagai akal-akalan dan memerintahkan agar praktik seperti itu dihentikan.
Goyud menilai ketegasan ini sebagai bukti nyata komitmen Presiden dalam mereformasi sektor strategis yang selama ini rawan pemborosan. Ia meyakini, konsistensi dalam membenahi tata kelola keuangan dan sumber daya alam akan mewujudkan keadilan serta kemakmuran rakyat, bukan sekadar janji. Ia menekankan bahwa langkah Presiden sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dari dinamika tersebut, terlihat langkah Presiden Prabowo bukan hanya reformasi manajerial, tetapi juga upaya memulihkan kepercayaan rakyat pada negara. Kini, tanggung jawab besar bukan hanya berada di pundak Presiden atau lembaga negara semata, melainkan juga di pundak seluruh pemangku kepentingan termasuk jajaran legislatif, manajemen BUMN, serta masyarakat luas.
Dukungan, pengawasan, dan keterlibatan publik menjadi syarat mutlak agar agenda besar ini benar-benar berjalan. Pada akhirnya, langkah tegas Presiden Prabowo Subianto harus kita dukung bersama, karena hanya dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan efisien, cita-cita Indonesia maju dan sejahtera dapat diwujudkan secara nyata.
Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia
