Oleh : Ester Magai )*
Tokoh adat Papua semakin vokal dalam mengutuk aksi teror dan provokasi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi teror ini tidak hanya merusak tatanan sosial tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah Papua. Berbagai insiden kekerasan dan tindakan provokatif yang dilakukan oleh OPM selama bertahun-tahun telah melampaui batas, menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan di kalangan masyarakat Papua yang mendambakan hidup damai dan sejahtera.
Eskalasi kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil Papua hingga aparat keamanan hingga saat ini masih terjadi. Di antaranya pembunuhan sipil dan aparat keamanan, penyanderaan dan perampokan, serangan terhadap infrastruktur, provokasi politik dan sosial hingga pembakaran sekolah dan fasilitas pendidikan. Itu semua dilakukan mereka dengan sengaja semata untuk menghambat pembangunan dan menciptakan kekacauan.
Bahkan mereka juga telah melakukan secara terang-terangan mengunggah di sosial media bagaimana kegiatan sehari-hari mereka, melakukan provokasi yang menyatakan banyak pihak luar negeri yang mendukung untuk merdeka hingga mendiskreditkan nama bangsa dan tanah airnya dengan sebutan ‘Kolonial Indonesia’. Hal tersebut juga menjadi atensi penuh oleh pemerintah serta para tokoh adat Papua yang mengakui Papua adalah bagian integral NKRI sejak dahulu.
Tokoh adat di Papua, yang memegang peranan penting dalam menjaga harmoni dan budaya di masyarakat, merasa perlu angkat suara mengenai situasi keamanan yang semakin memburuk akibat tindakan OPM. Mereka menegaskan bahwa aksi teror yang dilakukan oleh OPM tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan. Para tokoh adat ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan menolak segala bentuk kekerasan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial di Papua.
Seperti yang dikatakan oleh Tokoh Adat Papua, Herman Yoku. Pihaknya mengecam keras berbagai aksi sadis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurutnya OPM selalu memprovokasi dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua belakangan ini.
Tak hanya memicu kerusuhan, Herman menilai OPM telah banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membunuh dan menindas terhadap masyarakat sipil. Mereka berdalih memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua ingin merdeka.
OPM banyak melakukan pelanggaran HAM dengan membunuh masyarakat sipil dengan dalil memperjuangkan kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua ingin merdeka. Dirinya menyerukan OPM untuk hentikan semua aksi kekerasan. Percuma menyatakan berjuang namun masih terdapat aksi pembunuhan terhadap sesama orang Papua. Dengan begitu, kepada seluruh lapisan masyarakat Papua, untuk selalu menjaga kondusifitas demi mewujudkan Papua aman dan maju.
Hal senada diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay. Ia pun mengutuk keras sejumlah aksi kekerasan yang telah dilakukan OPM. Ali menengarai aksi tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat Bumi Cenderawasih. Oleh sebab itu, ia mendukung penuh aparat keamanan agar menindak tegas OPM karena orang Papua yang cinta NKRI tidak ada kaitannya dengan kelompok tersebut. Tujuannya supaya mewujudkan kedamaian di Papua.
Pendeta, Yones Wenda selaku Tokoh Agama di Tanah Papua mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan berita atau informasi hasutan yang disampaikan OPM.
Seluruh masyarakat Papua jangan takut untuk bersama aparat keamanan TNI/Polri dalam menjaga kondusifitas di Tanah Papua agar tetap damai. Dalam pesan damainya tersebut, Yonas Wenda mengatakan bahwa, pentingnya mencegah dan menangkal penyebaran berita hoaks sebagai pemicu munculnya kerusuhan, keributan dan kebencian.
Semua harus bisa menangkal informasi hoaks, Jangan mudah terhasut dengan begitu masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari tanpa ada rasa takut akan ancaman dan intimidasi dari OPM.
Belum lama ini kita semua tentunya telah mendengar aksi membabi buta yang dilakukan oleh OPM mengenai Pembakaran bangunan SMP Negeri Okbab di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 13 Juli 2024. Hal tersebut mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk TNI yang kini tengah mengejar pelaku pembakaran tersebut.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Fatrah M. Soeltief, menegaskan bahwa kekerasan dan separatisme hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Para tokoh adat juga menyatakan bahwa perjuangan OPM yang menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan gotong royong. Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersatu padu dalam mendukung pembangunan dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan.
Perjuangan OPM melalui kekerasan tidak memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan adalah kebutuhan mendesak yang lebih berarti bagi masyarakat Papua.
Tokoh-tokoh adat Papua terus berharap dan berjuang untuk perdamaian di wilayah mereka. Mereka mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi. Perdamaian dan stabilitas di Papua adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua.
)* Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
