Oleh : Rivka Mayangsari*)
Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan melalui kebijakan terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Melalui langkah progresif, pemerintah memastikan bahwa menu MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat tidak mengandung pangan ultraproses atau ultra-processed food (UPF). Kebijakan ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi gizi jangka panjang bagi generasi Indonesia.
Ketentuan tersebut ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pelaksanaan MBG selama Ramadan, cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah, serta libur Tahun Baru Imlek 2026. Dalam aturan tersebut, satuan pemenuhan pelayanan gizi secara tegas dilarang menyediakan produk pangan ultraproses dalam menu MBG.
Selama periode Ramadan, penerima manfaat akan memperoleh menu MBG dalam bentuk paket kemasan sehat yang tidak menggunakan produk pabrikan UPF. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan asupan gizi tetap berkualitas, alami, dan aman dikonsumsi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
UPF sendiri merupakan makanan yang diproduksi melalui serangkaian proses industri dengan tambahan bahan seperti pengawet, pewarna, dan perasa buatan. Produk ini umumnya dirancang agar siap santap, tahan lama, dan praktis disajikan. Namun, dalam jangka panjang, konsumsi berlebihan pangan ultraproses kerap dikaitkan dengan risiko gangguan kesehatan, mulai dari obesitas hingga penyakit metabolik.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa rekomendasi menu selama Ramadan telah disusun dengan mempertimbangkan aspek keamanan pangan, mutu makanan, serta standar gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat. Menu kemasan sehat antara lain mencakup telur asin, abon, dendeng kering, buah, makanan khas lokal, serta kurma sebagai opsi tambahan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa program MBG tetap menjaga keseimbangan antara nilai gizi, cita rasa, dan kearifan lokal. Selain itu, Dadan juga meminta dapur MBG tidak menyajikan makanan yang cepat basi, bercita rasa pedas berlebihan, maupun berpotensi menimbulkan insiden keamanan pangan. Standar ini menjadi bentuk kehati-hatian agar distribusi tetap aman hingga sampai ke tangan penerima.
Dari sisi distribusi, inovasi juga dilakukan untuk memastikan tata kelola berjalan tertib dan higienis. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dua totebag dengan warna berbeda, misalnya biru dan merah. Skema ini memudahkan identifikasi serta proses penukaran kantong pada hari berikutnya, sekaligus menjaga kebersihan dan efisiensi distribusi.
Dalam momentum Idul Fitri, MBG tidak disalurkan pada periode 18–24 Maret 2026. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab, distribusi dilakukan lebih awal melalui paket bundling kemasan sehat yang mencakup kebutuhan konsumsi beberapa hari sekaligus. Meski demikian, pemerintah menetapkan batas maksimal daya tahan makanan hanya tiga hari guna menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Kebijakan tanpa UPF selama Ramadan memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan gizi sebagai fondasi pembangunan manusia. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat kualitas generasi penerus bangsa.
Di tengah tantangan kesehatan global dan perubahan pola konsumsi masyarakat, keputusan untuk menyingkirkan pangan ultraproses dari program publik berskala nasional menjadi langkah berani dan visioner. MBG Ramadan menjadi simbol bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas generasi yang disiapkan.
Dengan standar gizi yang ketat, distribusi yang tertib, dan pengawasan yang konsisten, MBG Ramadan menegaskan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesehatan dan masa depan anak bangsa. Tanpa UPF, lebih sehat dan lebih siap menyongsong Indonesia yang kuat dan berdaya saing.
Lebih dari itu, kebijakan ini juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat secara lebih luas. Ketika negara memberi contoh dengan menghadirkan makanan alami, bergizi, dan minim proses industri dalam program nasional, pesan yang disampaikan sangat kuat: kualitas pangan adalah fondasi kualitas bangsa. Edukasi gizi pun berjalan seiring dengan distribusi makanan, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih asupan yang sehat.
Ke depan, konsistensi implementasi dan pengawasan menjadi kunci agar MBG benar-benar menjadi instrumen transformasi kesehatan publik. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga satuan pelayanan gizi program ini berpotensi menjadi model kebijakan pangan nasional yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif dalam membangun generasi emas Indonesia.
Sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia, langkah ini menegaskan bahwa investasi terbaik bangsa dimulai dari meja makan anak-anak Indonesia. Ramadan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bahwa ketahanan generasi dibangun melalui asupan yang sehat, aman, dan berkualitas. Dengan kebijakan tanpa UPF dalam MBG, pemerintah menempatkan gizi sebagai prioritas strategis bukan sekadar program bantuan, melainkan fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing global.
*) Pemerhati kesehatan
