Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah berkomitmen untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih responsif terhadap
Tag: RUU KUHAP
RUU KUHAP Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern
Oleh : Atonius Sitohang Indonesia, dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sistem hukum yang kompleks dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial
RUU KUHAP Komitmen Pemerintah Hadirkan Peradilan Efisien dan Berkeadilan
Oleh: Ricky Rinaldi Seseorang dapat ditahan berbulan-bulan hanya karena alasan subjektif penyidik, atau seorang korban tidak bisa mendapatkan pendampingan hukum sejak awal.
Pemerintah Pastikan RUU KUHAP Lindungi Hak Pembela
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang berkeadilan dan berpihak pada prinsip hak asasi manusia. Dalam
RUU KUHAP Tonggak Baru Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia
JAKARTA- Pembaruan sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak penting dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Setelah lebih
RUU KUHAP Tuai Apresiasi karena Akomodasi Pendekatan Restoratif
Jakarta – Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini dibahas DPR RI menuai apresiasi dari berbagai pihak
Penyusunan RUU KUHAP Selaras dengan Struktur dan Fungsi Tiap Lembaga Hukum
Oleh: Esari Nisa )* Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun oleh pemerintah dan
RUU KUHAP Responsif Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif
Oleh: Farhan Naratama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam pembaruan sistem hukum nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
RUU KUHAP Perkuat Sinergi Antar Lembaga Negara dalam Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Draf terbaru Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak lagi mengatur secara spesifik kewenangan masing-masing aparat penegak
Revisi KUHAP Akan Hadirkan Kepastian Hukum Terkait Perampasan Aset
Jakarta – Pemerintah menyatakan kesiapan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diajukan DPR sejak 2003. Pembahasan RUU Perampasan Aset menunggu
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.