Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*
Upaya menjaga keamanan dan ketertiban di ibu kota kembali menunjukkan hasil nyata. Gelombang anarkisme yang sempat dikhawatirkan muncul dalam aksi unjuk rasa berhasil dihentikan berkat sinergi yang kuat antara TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah. Koordinasi matang serta kesiapan ribuan personel di lapangan membuktikan bahwa kekompakan aparat negara menjadi benteng utama dalam meredam potensi kericuhan sekaligus memastikan demokrasi tetap berjalan damai.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, mengatakan bahwa total 1.364 personel gabungan diturunkan untuk pengamanan di kawasan Jakarta Pusat. Pasukan ini terdiri dari jajaran Polri, TNI, serta unsur pengamanan Pemda DKI Jakarta. Kekuatan bersama ini membuktikan bahwa pengamanan tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif demi kepentingan masyarakat luas.
Ipda Ruslan Basuki menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan karena merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi harus dilakukan secara damai, tanpa provokasi, tanpa melawan petugas, dan tanpa merusak fasilitas umum.
Aparat juga mengingatkan bahwa masyarakat sebaiknya menghindari kawasan DPR yang selama aksi terus berlangsung dan tidak menentu untuk mengurangi potensi gangguan aktivitas sehari-hari. Selain itu, rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional menyesuaikan jumlah massa di lapangan. Langkah ini terbukti efektif menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mencegah kepadatan yang berpotensi memicu keributan.
Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI, Frega Wenas Inkiriwang, mengatakan bahwa keterlibatan TNI murni sebagai bentuk perbantuan, bukan pengambilalihan peran Polri. Seluruh langkah di lapangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya stabilitas keamanan nasional.
Menurut Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, kerja sama ini dilaksanakan dalam satu komando agar tidak terjadi dualisme. Hal ini penting untuk memastikan setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum. Ia menegaskan bahwa TNI tidak memiliki niat mengambil alih kewenangan Polri, melainkan semata-mata mendukung pengamanan agar aksi tidak berkembang menjadi gelombang anarkisme.
Kehadiran TNI di lapangan sepenuhnya untuk memperkuat soliditas pengamanan. Dengan kekuatan gabungan, potensi aksi sporadis yang biasanya muncul di tengah demonstrasi dapat diantisipasi sejak dini. Sinergi ini sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk melindungi rakyat dari segala bentuk gangguan keamanan, tanpa mengurangi ruang demokrasi yang dijamin undang-undang.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan bahwa kerja sama antarinstansi bukan sekadar simbol, melainkan strategi konkret untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa seluruh kekuatan yang dikerahkan selalu dalam kerangka hukum dan mendukung Polri sebagai institusi utama penegak keamanan dalam negeri.
Keberhasilan menghentikan gelombang anarkisme melalui sinergi TNI dan Polri menjadi bukti kuat bahwa kerja sama lintas institusi adalah kunci menjaga stabilitas nasional. Aparat keamanan tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga memastikan ruang demokrasi tetap terlindungi. Masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi tanpa harus menimbulkan kerusakan atau mengganggu ketertiban umum.
Dengan strategi yang terukur dan kekompakan di lapangan, tidak ada insiden besar yang mencederai jalannya aksi. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, dan potensi konflik berhasil ditekan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan preventif, komunikasi yang solid, dan kehadiran aparat yang humanis mampu meredam gejolak tanpa harus menggunakan tindakan represif.
Sinergi yang ditunjukkan TNI, Polri, dan Pemda DKI Jakarta juga memberikan teladan bagi wilayah lain dalam menghadapi dinamika demokrasi. Pola pengamanan yang kolaboratif dan penuh tanggung jawab ini dapat dijadikan standar baru untuk mencegah anarkisme di masa depan. Dengan adanya pola kerja sama yang efektif, aparat di seluruh Indonesia memiliki contoh nyata bagaimana mengelola aksi besar tanpa menimbulkan kekacauan.
Ke depan, tantangan pengamanan tentu akan semakin kompleks. Perkembangan media sosial, mobilisasi massa yang cepat, serta potensi provokasi digital bisa menjadi pemicu munculnya aksi sporadis. Namun, pengalaman kali ini membuktikan bahwa negara siap menghadapi segala bentuk ancaman dengan strategi yang tepat. Sinergi TNI dan Polri tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi jangka panjang bagi terciptanya stabilitas nasional yang berkelanjutan.
Keberhasilan menghentikan gelombang anarkisme sekaligus mengirim pesan positif kepada masyarakat: demokrasi tetap berjalan, aspirasi tetap tersalurkan, dan keamanan tetap terjaga. TNI dan Polri berdiri bersama, memastikan bangsa ini tetap kokoh menghadapi dinamika sosial politik, sekaligus menjaga persatuan di atas segalanya. Sinergi ini membuktikan bahwa persatuan aparat negara adalah kunci utama menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dengan hasil yang dicapai, masyarakat dapat merasa tenang menjalani aktivitas sehari-hari tanpa khawatir akan gangguan keamanan.
Sinergi TNI dan Polri dalam menghentikan gelombang anarkisme diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terciptanya budaya demokrasi yang sehat di Indonesia. Dengan kolaborasi yang solid, aparat keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga merawat persatuan bangsa. Semangat kebersamaan inilah yang akan terus memastikan Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan, sekaligus melangkah maju sebagai negara yang aman, damai, dan berdaulat.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta
