Sekolah Rakyat Tonggak Pemerataan dan Investasi Pendidikan

Oleh: Fitra Rizal)*

Sekolah rakyat merupakan program pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadikan Sekolah Rakyat sebagai bagian instrumen terintegrasi untuk memutus siklus kemiskinan di Indonesia.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat memainkan peran strategis. Ketika sekolah formal belum menjangkau daerah-daerah terpencil, atau ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya, Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan harapan. Tidak ada uang pangkal, seragam, atau iuran bulanan yang memberatkan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan semangat untuk tumbuh bersama. Dengan prinsip inklusif ini, Sekolah Rakyat berhasil menciptakan ruang aman bagi semua, tanpa diskriminasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya mendukung penuh terhadap sekolah rakyat. Program ini juga pelengkap strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu..

Lebih dari sekadar ruang alternatif, Sekolah Rakyat sejatinya adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang menghargai nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan kepedulian akan memiliki karakter kuat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral. Mereka tumbuh menjadi individu yang peka terhadap masalah sosial dan memiliki semangat untuk berkontribusi pada perubahan positif di lingkungannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya negara untuk menyalakan harapan keluarga kurang mampu melalui pendidikan gratis model asrama. Program ini diharapkan memberi dampak ekonomi lokal melalui multipliers effect dimulai dari tenaga pendidik hingga pengelola asrama dan penyedia layanan lainnya.

Tenaga pendidik atau guru dalam sekolah rakyat dilakukan perekrutan oleh Kemendikdasmen yang telah merekrut jumlah besar tenaga pendidik, termasuk prioritas bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahap awal, sebanyak 60.000 guru akan disiapkan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Dalam sekolah rakyat ini guru tidak sekadar hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak sosial untuk meningkatkan kesadaran pendidikan di komunitas. Pemerintah pun menjamin kesejahteraan mereka agar program berkelanjutan dan berkualitas.

Jangkauan dan distribusi wilayah sekolah rakyat pun merata, saat ini lokasi sekolah rakyat tersebar merata di berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan, dan Papua. Dalam mendukung kebijakan ini pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5–10 hektare per sekolah untuk pembangunan sekolah rakyat. Dalam pembiayaan dan alokasi anggaran setiap sekolah diperkirakan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 100 miliar. Dimana pemerintah telah mengalokasikan dana melalui APBN 2025, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta mitra strategis untuk memastikan pembangunan dan operasional berjalan lancar. Pendekatan fleksibel ini merupakan adaptasi cepat, entah melalui revitalisasi aset eksisting atau pembangunan baru tergantung kesiapan lapangan.

Manfaat sosial serta pendidikan akan dirasakan oleh para siswa yakni mencakup biaya sekolah, seragam, alat tulis, dan kebutuhan harian, sehingga anak tidak terkendala biaya sejak awal bergabung di sekolah rakyat. Selain itu, pendidikan berasrama dapat memberikan lingkungan belajar yang intensif tanpa gangguan, memberi kesempatan bagi siswa dari daerah terpencil atau masyarakat yang sangat kurang fasilitas untuk belajar secara optimal dan setara, serta dengan adanya kurikulum yang memiliki muatan keterampilan hidup, peserta didik diharapkan bisa menjadi tenaga produktif dan mandiri setelah lulus sehingga mampu mengangkat peluang keluar dari lingkaran kemiskinan keluarga.

Pemerataan akses Pendidikan dalam sekolah rakyat juga memastikan anak dari keluarga miskin ekstrem tetap mendapatkan pendidikan layak dan gratis, tidak lagi menjadi korban keterbatasan ekonomi. Penguatan karakter serta kemampuan hidup di ajarkan dalam sekolah rakyat dengan dikombinasikannya kurikulum akademik dan pembinaan kepemimpinan serta keterampilan hidup menjadikan lulusan lebih siap menghadapi dunia nyata.

Selain itu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat memberi dasar kuat untuk cakupan program yang luas dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus siklus kemiskinan yakni dengan pendidikan berkualitas, pemerintah memberikan pijakan konkret agar anak-anak keluarga ekonomi lemah bisa meraih kesempatan lebih baik di masa depan.

Program sekolah rakyat bukan hanya inisiatif pendidikan, melainkan strategi integratif pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan membangun generasi berkualitas berdaya saing tinggi. Dukungan saya penuh bagi program ini sebagai bagian nyata dari kehadiran negara untuk anak-anak rakyat yang paling membutuhkan. Dengan pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan berbasis sinergi multi-stakeholder, Sekolah Rakyat akan menjadi warisan kebijakan strategis yang mampu mengangkat harkat hidup bangsa Indonesia secara merata.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik