Oleh: Dewi Lestari )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang tegas dan terukur dalam memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen secara tahunan. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bahwa strategi yang ditempuh pemerintah, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi, berhasil memberikan hasil konkret di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Pertumbuhan yang tercatat tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya mencapai 4,87 persen, serta melampaui capaian pada periode yang sama tahun lalu. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan bahwa pertumbuhan ini terutama disokong oleh dua komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi.
Peningkatan konsumsi didorong oleh kebutuhan pokok masyarakat yang terus naik, serta tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur keagamaan dan sekolah. Di sisi lain, pertumbuhan investasi mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi sektor produktif yang mulai menggeliat kembali.
Pemerintah merespons capaian ini dengan menginisiasi rangkaian kebijakan lanjutan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyusun paket stimulus ekonomi semester II-2025 dengan fokus utama tetap pada konsumsi dan penciptaan lapangan kerja. Stimulus ini melanjutkan pola yang telah diterapkan sebelumnya, namun dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi terkini. Di antara program yang dioptimalkan adalah perluasan program padat karya, peningkatan alokasi Kredit Investasi Padat Karya, serta percepatan dalam penyaluran bantuan perumahan berbasis swadaya masyarakat.
Airlangga juga menekankan pentingnya persiapan menyambut momen libur Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, pemerintah akan menyediakan rangkaian insentif seperti diskon tiket transportasi umum dan penyelenggaraan event nasional guna menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan. Langkah ini diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di sektor riil.
Sebagai bentuk komitmen lebih jauh, pemerintah menyelaraskan kebijakan fiskal untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menguraikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus yang mencakup sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan penguatan program perumahan. Setiap kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan keberlanjutan aktivitas perekonomian nasional.
Kebijakan subsidi transportasi menjadi komponen penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga. Diskon harga tiket kereta, pesawat, dan kapal laut ditujukan untuk menjangkau jutaan pengguna jasa angkutan. Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebagai bagian dari upaya memudahkan mobilitas masyarakat dengan skema kerja sama non-APBN bersama Badan Usaha Jalan Tol. Inisiatif ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran untuk bantuan pangan dan subsidi upah. Sekitar 18,3 juta penerima Kartu Sembako akan menerima bantuan tambahan tunai dan beras selama dua bulan. Sementara itu, subsidi upah ditargetkan kepada 17,3 juta pekerja berpenghasilan rendah, termasuk guru honorer, dengan nilai bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Selain itu, iuran jaminan kecelakaan kerja untuk pekerja di enam sektor padat karya juga mendapatkan diskon 50 persen guna menjaga perlindungan mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
Kepala BPS Moh. Edy Mahmud menyoroti bahwa dari sisi produksi, sektor jasa menunjukkan lonjakan pertumbuhan tertinggi, mengindikasikan adanya pemulihan sektor tersier yang signifikan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh total Produk Domestik Bruto, sementara PMTB menyumbang hampir 28 persen. Hal ini memperlihatkan efektivitas kebijakan pemerintah yang memusatkan strategi pada sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Upaya Presiden Prabowo untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada kebijakan jangka pendek. Langkah-langkah strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta unit rumah, serta penguatan koperasi desa menunjukkan adanya arah pembangunan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program ini selain memberikan efek langsung terhadap permintaan domestik, juga menciptakan peluang kerja baru yang berdampak terhadap pengurangan pengangguran struktural.
Pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi ini diharapkan mampu menjaga daya tahan masyarakat dalam jangka menengah hingga panjang. Pemerintah menargetkan kelompok masyarakat dengan daya beli rendah sebagai prioritas penerima manfaat, sebagaimana ditegaskan Airlangga bahwa masyarakat pada Desil-1 dan Desil-2 akan diutamakan dalam rekrutmen tenaga kerja di program-program strategis nasional.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen pada kuartal kedua ini merupakan hasil nyata dari serangkaian kebijakan yang terukur dan adaptif. Dengan penguatan konsumsi domestik, stimulus berbasis kebutuhan masyarakat, serta dorongan terhadap sektor produktif, pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan Presiden Prabowo bukan hanya memberikan respons atas tantangan jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi ekonomi yang tangguh untuk menghadapi ketidakpastian global di masa mendatang.
Melalui langkah-langkah yang telah disusun secara sistematis dan berpihak pada masyarakat luas, arah pembangunan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan prospek yang menjanjikan. Kolaborasi antara kementerian, dunia usaha, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dan inklusif.
)* Pemerhati Kebijakan Publik
