Oleh: Grasella Wandama )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan merata di wilayah timur Indonesia, salah satunya melalui kebijakan strategis pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Papua kini menjadi salah satu fokus utama, terutama dengan masuknya investasi sektor pertambangan, khususnya nikel, yang dinilai mampu mendorong kemajuan infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini datang dari berbagai elemen, termasuk para tokoh adat yang selama ini menjadi representasi aspirasi masyarakat lokal. Salah satunya adalah Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menghadirkan industri nikel di wilayah Papua, khususnya di Raja Ampat.
Ondoafi/Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding, mengatakan kehadiran industri nikel membawa harapan baru bagi pembangunan Papua, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur yang selama ini masih menjadi persoalan mendasar. Banyak jalan dan jembatan di wilayah Raja Ampat dan sekitarnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian segera.
Kehadiran industri nikel juga diyakini mampu membuka peluang besar bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, khususnya di kalangan anak-anak muda Papua, menjadi kekhawatiran yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas. Dengan masuknya investasi nikel, masyarakat berharap akan tersedia banyak lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan harian mereka secara langsung.
Persoalan sosial seperti keterlantaran anak-anak pun menjadi salah satu perhatian besar di wilayah tersebut. Keberadaan industri yang bertanggung jawab dipandang sebagai peluang untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan, termasuk pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat adat menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan. Ondoafi Roliyanus Tapatkeding menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan yang terbuka dan partisipatif akan memperkuat kepercayaan publik serta mencegah potensi konflik sosial.
Proses perekrutan tenaga kerja di proyek-proyek pertambangan, menurutnya, harus memberikan prioritas kepada pemuda lokal. Langkah ini akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat peran orang asli Papua dalam proses pembangunan di tanah mereka sendiri. Komitmen untuk menjadikan warga lokal sebagai bagian dari aktor utama pembangunan adalah bentuk penghormatan terhadap hak adat dan jati diri masyarakat Papua.
Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, pemerintah terus menggalakkan pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Presiden dan jajaran kementerian teknis telah menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alam seperti Papua harus mendapatkan manfaat maksimal dari setiap aktivitas industri yang dilakukan di wilayahnya.
Kebijakan hilirisasi industri nikel juga membuka peluang strategis bagi Papua. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, pemerintah mendorong pengolahan di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal ini memberikan dampak positif dalam bentuk lapangan kerja baru, tumbuhnya usaha kecil-menengah di sekitar kawasan industri, dan peningkatan pendapatan daerah.
Pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar aktivitas tambang tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan alam Papua menjadi kunci utama agar manfaat tambang nikel bisa dirasakan generasi sekarang dan mendatang. Peran masyarakat adat dan tokoh lokal sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan arah pembangunan dengan kekayaan karakteristik budaya, lingkungan, dan potensi ekonomi setempat. Papua memiliki kekuatan besar dalam sumber daya alam dan manusia. Keunggulan tersebut harus dikelola dengan bijak agar tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun fondasi kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Langkah ini sangat strategis agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam transformasi ekonomi daerah.
Selain itu, seluruh aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Komitmen terhadap reklamasi lahan pascatambang, pengelolaan limbah, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan perlu menjadi bagian integral dari kontrak kerja sama. Upaya ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Papua dalam jangka panjang.
Suara dukungan dari Ondoafi Roliyanus Tapatkeding merupakan cerminan semangat kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah. Pendekatan positif dan terbuka seperti ini mencerminkan kesiapan rakyat Papua untuk ikut terlibat dalam setiap upaya pembangunan nasional. Tidak hanya sekadar menerima hasil, masyarakat ingin menjadi bagian dari proses dan solusi untuk mewujudkan Papua yang lebih maju.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan dunia usaha, pembangunan Papua dapat diarahkan pada jalur yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengelolaan tambang nikel secara adil dan berkelanjutan menjadi peluang besar untuk menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional di kawasan timur.
Visi besar “Papua Maju” bukan lagi sekadar jargon pembangunan, melainkan cita-cita kolektif yang tengah diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat adat seperti yang diwakili oleh Ondoafi Roliyanus Tapatkeding. Keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat dan pelibatan aktif masyarakat lokal akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Papua yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.
*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
