Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor pendidikan dasar dengan mempercepat renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Program percepatan ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional tahun 2025 dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang layak, aman, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa.
Pemerintah telah memetakan lebih dari 2.000 sekolah rakyat yang membutuhkan perbaikan mendesak. Fokus renovasi mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, sanitasi, perpustakaan, hingga akses air bersih dan jaringan internet. Selain itu, peningkatan kapasitas ruang belajar juga menjadi target utama untuk mengurangi rasio murid per kelas yang selama ini masih tinggi di banyak daerah.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan pihaknya berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program sekolah rakyat tahap I. Pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time. Teknologi ini mencakup continuous auditing continuous monitoring (CACM), penggunaan building information modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.
“Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas,” kata Dody
Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menjelaskan sejumlah sekolah di wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas tahap awal, terutama yang terdampak bencana atau berada di wilayah terisolir. Renovasi ditargetkan rampung bertahap hingga akhir 2025, dengan pelibatan tenaga kerja lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Kami menargetkan renovasi selesai secara bertahap hingga akhir 2025, dengan melibatkan tenaga kerja lokal agar program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar” ujarnya.
Pemerintah berharap program ini menjadi langkah konkret dalam mempersempit kesenjangan pendidikan. Dengan fasilitas yang layak dan lingkungan belajar yang sehat, kualitas pembelajaran anak-anak akan meningkat, sejalan dengan misi membentuk generasi unggul dan berdaya saing tinggi.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa. Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.
“Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja,” ungkapnya.
Pemerintah berharap percepatan infrastruktur ini mampu memperbaiki kualitas pendidikan dasar secara struktural. Sekolah yang baik akan menarik guru yang berkualitas, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menurunkan angka putus sekolah yang masih tinggi di daerah-daerah 3T. Pendidikan yang setara akan menjadi fondasi utama bagi keutuhan dan kemajuan bangsa.
Renovasi infrastruktur Sekolah Rakyat menjadi krusial karena banyak sekolah di pedalaman masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Gedung-gedung yang sudah tua, atap bocor, lantai rusak, hingga ketiadaan fasilitas dasar seperti toilet dan air bersih masih menjadi pemandangan umum. Hal ini berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan siswa dalam proses belajar mengajar.
Melalui inisiatif ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal keberpihakan. Sekolah Rakyat yang selama ini luput dari perhatian kini menjadi prioritas nasional. Dengan semangat “Indonesia Emas 2045”, pembangunan sekolah yang merata menjadi langkah strategis dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing global.
[edRW]
