Jakarta Pemerintah Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik. Strategi ini diharapkan menjadi pondasi bagi tercapainya kemandirian bangsa di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Peter Abdullah, Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menilai kebijakan swasembada pangan dan energi merupakan langkah jangka panjang yang strategis.
Ketahanan pangan dan energi adalah elemen vital dari ketahanan nasional. Bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal pertahanan negara, katanya.
Menurutnya, pemerintah tengah membangun sistem yang mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Ini mencakup reformasi sektor pertanian, peningkatan efisiensi produksi, serta pengembangan energi terbarukan secara masif.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam sistem pangan nasional. Melalui perbaikan sistem insentif dan kebijakan harga yang adil, diharapkan sektor pertanian kembali diminati oleh generasi muda.
Langkah ini sangat penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, ujar Peter.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat komoditas unggulan, seperti beras. Dengan kapasitas produksi yang besar dan potensi panen yang tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras dalam waktu dekat.
Peter menekankan bahwa proyek swasembada tidak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas pengelolaan.
Kebijakan harus berbasis data, memperhatikan manajemen produksi dan kepastian harga. Pemerintah sudah mulai mengarah ke sana, jelasnya.
Transformasi ini juga melibatkan pembangunan infrastruktur logistik dan distribusi, serta penataan ulang tata niaga agar lebih efisien dan berpihak pada produsen lokal.
Visi jangka panjang pemerintah mencakup kedaulatan ekonomi, stabilitas nasional, dan penguatan ketahanan logistik.
Ini adalah investasi untuk masa depan. Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia bisa mencapai swasembada yang bukan hanya simbolis, tapi benar-benar menopang kemandirian bangsa, tutup Peter. []










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)