Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim yang kondusif demi terciptanya suasana demokrasi yang aman dan damai.
Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dalam kunjungannya ke Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
“Saya mengimbau seluruh warga yang memiliki hak suara agar hadir di TPS dan memanfaatkan hak pilihnya secara optimal,” ujar Fatoni.
Ia juga mengingatkan bahwa PSU yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang adalah momen penting lima tahunan yang tidak boleh disia-siakan. Guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Surat Edaran yang menetapkan tanggal 6 Agustus sebagai hari libur daerah khusus dalam rangka pelaksanaan PSU.
“Karena kesempatan PSU ini hanya terjadi lima tahun sekali, maka jangan kita sia-siakan kesempatan kita ini dan kita pilih calon pemimpin Papua dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.
Fatoni juga mendorong masyarakat untuk menjaga iklim kondusif sebagai syarat utama bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing oleh informasi palsu yang berpotensi merusak persatuan.
“Kondisi yang kondusif harus terus dijaga dan dipelihara, karena dengan itu pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan kesejahteraan warga bisa tercapai,” tegasnya.
Upaya menjaga ketertiban dan kedamaian juga disuarakan oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M. Unu Ibnudin yang meminta masyarakat menjauhi politik uang dan isu-isu SARA menjelang PSU di wilayahnya.
“Perbedaan pilihan itu biasa. Namun setelah tanggal 27 Agustus, siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin bagi kita semua. Mari kita jaga proses ini agar tetap bermartabat, tanpa politik uang dan SARA,” ungkapnya.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang Sobarian juga menekankan pentingnya deklarasi kampanye damai sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan damai.
“Deklarasi kampanye damai bukan hanya seremonial, tapi merupakan komitmen seluruh pihak untuk menjalankan kampanye dengan taat aturan, dengan damai, menghormati hak masyarakat, dan menghindari konflik,” jelasnya.
Melalui ajakan dan kebijakan strategis ini, pemerintah menegaskan bahwa menciptakan suasana aman dan tertib bukan hanya soal politik, melainkan bagian integral dari upaya memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membangun masa depan bangsa yang inklusif dan sejahtera.**
