Jakarta – Pembukaan Sidang Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP pada 24-26 Juli 2024 menjadi sinyal kuat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Dimana acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas dan kemitraan maritim dengan negara-negara Pasifik.
Terkait hal itu, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI, Rudi Rochmansyah, menjelaskan keamanan di berbagai sektor, termasuk pengawalan delegasi dari bandara ke berbagai venue acara serta Kebun Raya Bogor pada tanggal 26 Juli 2024.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan Indonesia siap menghelat IPPP Kedua. Hal itu tercermin dari telah berkibarnya bendera dari 16 negara pasifik di halaman gedung DPR RI sejak beberapa hari yang lalu.
“Pengibaran bendera ini menandakan kesiapan DPR RI di mana Tahun 2024 merupakan kali kedua Sidang IPPP dilaksanakan sejak Sidang IPPP pertama di tahun 2018. Dengan semangat dan komitmen tinggi, Indonesia melakukan segala persiapan yang dibutuhkan dalam penerimaan kedatangan delegasi negara-negara Pasifik di Sidang Kedua IPPP,” jelasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, pengibaran Bendera di halaman gedung DPR memiliki arti tersendiri.
“Bangunan ikonik dan sarat nilai historis tersebut akan menjadi saksi sejarah Indonesia dalam membangun kemitraan bersama negara-negara Pasifik untuk kesejahteraan kawasan,” jelas Indra.
Sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menegaskan pertemuan IPPP ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.
“Hal itu dalam rangka menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity: fostering regional connectivity and inclusive development.” Jelasnya.
Ia mengatakan IPPP juga akan berupaya meningkatkan konektivitas dan pembangunan yang lebih inklusif.
“Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik,” ujar Fadli.
*
