*) Oleh : Dimas Aryanto
Papua saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Dengan wilayah yang luas dan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, Papua diproyeksikan sebagai kawasan prioritas yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Berbagai program pembangunan dirancang untuk menjawab tantangan membangun daerah yang masih terisolasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, agar sejajar dengan wilayah lain di Indonesia. Pemerintah berharap, pembangunan Papua tidak hanya memperbaiki akses dan layanan dasar, tetapi juga memperkuat peran strategisnya dalam perekonomian nasional.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengatakan dalam satu dekade terakhir, pembangunan di Papua telah mengalami percepatan yang signifikan berkat penerapan kebijakan strategis dan investasi yang menyasar berbagai sektor. Salah satu elemen penting dalam kemajuan ini adalah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan pada 2022, serta investasi lokal sebagai motor penggerak pembangunan.
RIPPP menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Rencana ini diimplementasikan melalui berbagai tahap rencana aksi dengan melibatkan dana Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintahan era Presiden Jokowi, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga bandara dan pelabuhan. Proyek Trans Papua, misalnya, bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah dan memudahkan distribusi barang serta akses layanan bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan masyarakat Papua dapat lebih mudah terhubung dengan pusat ekonomi di wilayah lainnya, sekaligus menarik investasi untuk mendorong sektor-sektor produktif.
Selain infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua naik sebesar 5,6 persen selama hampir satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Hal tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan turun dari 27,6 persen pada 2014 menjadi 21 persen pada 2023.
Melalui program-program yang terfokus dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, pemerintah berhasil mengatasi tantangan yang dihadapi di Papua. Pihaknya menegaskan, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) memiliki delapan variabel turunan yang lebih spesifik, termasuk penanganan stunting, akses pendidikan, dan harapan hidup.
Selain itu, pemerintah dalam mendorong kemajuan Papua juga telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Selama 10 terakhir, sekitar Rp117 triliun telah dialokasikan pemerintah untuk dana otsus. Dana otsus dalam 10 tahun terakhir itu meningkat 16 persen dari yang digelontorkan sejak 2004. Peningkatan alokasi dana Otsus ini berkontribusi besar terhadap kemajuan yang telah dicapai di Papua, termasuk dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Program ini diharapkan dapat mencetak generasi muda Papua yang kompeten dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerahnya.
Namun, pembangunan Papua bukan tanpa tantangan. Geografi yang sulit dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah masih menjadi hambatan utama. Selain itu, isu-isu sosial dan politik seperti ketimpangan ekonomi dan tuntutan otonomi khusus juga menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis dan dialogis menjadi kunci agar program pembangunan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan di Papua dilakukan secara inklusif dan memperhatikan kearifan lokal. Partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan juga terus didorong agar mereka merasa memiliki dan terlibat aktif dalam setiap kemajuan yang terjadi. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas dan keberlanjutan sosial masyarakat Papua.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi mengatakan pertumbuhan ekonomi di Papua tidak lepas dari peran aktif investasi lokal, yang telah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BKPM, realisasi investasi di Papua dan wilayah Indonesia Timur terus mengalami peningkatan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014. Pihaknya juga menyoroti perbandingan antara investasi yang semula didominasi oleh Pulau Jawa kini telah berbalik menjadi lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam distribusi investasi yang lebih merata, dan Papua berhasil menarik perhatian investor karena peningkatan infrastruktur serta potensi sumber daya alamnya.
Ke depan, Papua diharapkan dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan budaya akan menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan Papua. Pemerintah optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak, Papua akan menjadi contoh sukses pembangunan wilayah di Indonesia yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan, Papua diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bagi Indonesia. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan keberagaman budaya. Pembangunan Papua yang berkelanjutan adalah harapan bersama agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan adil.
*) Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana yang tinggal di Semarang
