Oleh: Vino Hasan Tanip )*
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu agenda besar pemerintah yang terus diperjuangkan meski menghadapi berbagai tantangan. Sebagai proyek strategis nasional, IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Indonesia.
Komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan IKN terus ditegaskan oleh para pemangku kepentingan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan IKN beserta investasi yang menyertainya tidak akan mandek. Hal ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan keberlanjutan pembangunan IKN sebagai prioritas nasional. Optimisme tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah melalui pengembangan IKN.
Salah satu isu mendasar yang coba dipecahkan melalui pembangunan IKN adalah ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pemerintah berupaya menciptakan pusat pertumbuhan baru yang dapat mendorong aktivitas ekonomi lebih merata di luar Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa upaya mempercepat pembangunan IKN terus dilakukan. Salah satu langkah strategisnya adalah pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. Pengalokasian dana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Lebih jauh, upaya ini dirancang untuk menciptakan efek domino positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.
Selain itu, pembangunan IKN sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Dalam jangka panjang, IKN diharapkan mampu menjadi pendorong utama bagi terwujudnya transformasi ekonomi yang lebih inklusif, di mana setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap peluang dan kemajuan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memaparkan bahwa progres 109 paket pembangunan di IKN telah mencapai 61,7 persen dengan nilai anggaran Rp89 triliun. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan energi yang menjadi fondasi utama bagi pengembangan kawasan IKN ke depan. Khusus untuk batch pertama, progresnya bahkan telah mencapai 95,8 persen, mencerminkan semangat pemerintah dalam merealisasikan rencana besar ini.
Dalam implementasinya, pembangunan IKN dirancang melalui lima tahapan hingga tahun 2045 dengan total anggaran Rp466 triliun. Pendekatan bertahap ini tidak hanya memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, tetapi juga memastikan bahwa dampak pembangunan dapat dirasakan secara bertahap oleh masyarakat. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola proyek strategis ini secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.
Pembangunan IKN juga memiliki potensi besar untuk menarik investasi domestik maupun internasional. Kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru diharapkan dapat menciptakan peluang usaha yang lebih luas, baik di sektor konstruksi, jasa, maupun teknologi. Pemerintah terus mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan IKN melalui skema Public-Private Partnership (PPP) yang memberikan fleksibilitas bagi investor untuk berkontribusi.
Pengembangan IKN juga akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat, terutama di Kalimantan Timur. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai proyek pembangunan telah membuka lapangan kerja baru, yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, akses masyarakat terhadap infrastruktur modern di kawasan ini akan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.
Dengan pembangunan IKN, pemerintah mengirimkan pesan yang jelas: pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pembangunan IKN adalah simbol dari komitmen untuk memperbaiki ketimpangan regional yang telah lama menjadi permasalahan mendasar di Indonesia. Dalam jangka panjang, keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan baru akan memperkuat integrasi antarwilayah, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, dan mengakselerasi kemajuan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Meskipun perjalanan pembangunan ini masih panjang, upaya kolektif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Sebagai bangsa, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mendukung realisasi IKN sebagai bagian dari visi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pembangunan IKN bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah langkah besar menuju pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya ini, mari kita dukung penuh pemerintah untuk melanjutkan pembangunan IKN sesuai rencana. Dengan semangat gotong royong, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya berhasil, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.
IKN adalah harapan baru bagi Indonesia, sebuah peluang emas untuk menciptakan perubahan yang nyata. Mari bersama kita optimis bahwa IKN akan menjadi katalisator menuju masa depan Indonesia yang lebih cerah, adil, dan berkelanjutan.
)* Anggota Komunitas Pemuda Cinta Tanah Air asal Kalimantan
