*) Oleh : Syamsul Huda
Fenomena judi daring telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat memang membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Judi daring dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan usia dan latar belakang, sehingga risiko penyebarannya semakin besar. Melihat situasi ini, pemerintah menilai perlunya langkah-langkah strategis dan preventif yang tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum, tetapi juga edukasi publik. Literasi digital menjadi salah satu upaya utama yang kini didorong untuk memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk berperang melawan praktik perjudian daring. Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menegaskan bahwa kasus judi daring kini bahkan sudah merambah ke elemen paling krusial, yakni bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Fakta ini menjadi alarm serius bahwa praktik judi daring bukan hanya persoalan hiburan ilegal, melainkan juga menggerogoti program-program vital negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana disampaikan Syaiful, Menko Polkam Budi Gunawan telah menegaskan bahwa pemberantasan perjudian daring merupakan agenda prioritas pembangunan nasional. Hal ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah. Upaya yang diperlukan tidak bisa sporadis, melainkan harus terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan. Literasi digital diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya mampu mengenali potensi bahaya judi daring, tetapi juga dapat menjadi agen pencegahan di lingkungannya masing-masing.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat literasi digital, peran lembaga keuangan dan pengawas transaksi juga menjadi sangat penting. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menekankan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah “intelijen keuangan” negara. Menurut kajian IAW, PPATK merupakan benteng terakhir ketika kinerja bank lambat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) reaktif, dan Bank Indonesia (BI) tidak disiplin menutup celah sistem pembayaran. Dengan keunggulan ini, PPATK diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam memutus aliran dana haram hasil judi daring.
Iskandar menegaskan bahwa PPATK tidak seharusnya berhenti pada fungsi sebagai pusat laporan semata, tetapi harus berkembang menjadi mesin pengendali arus uang ilegal. Tanpa peran aktif PPATK, mafia rekening judi daring akan selalu selangkah lebih cepat, karena mereka mampu membuka rekening baru dalam hitungan jam. Sementara itu, bank, OJK, dan BI sering kali baru bereaksi setelah dana berpindah tangan. Ketimpangan inilah yang membuat penanganan judi daring semakin kompleks dan membutuhkan kerja sama yang erat antara lembaga pengawas keuangan dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, literasi digital di tingkat masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengawasan ketat di sektor finansial agar pemberantasan judi daring lebih efektif.
Peningkatan literasi digital masyarakat sejatinya memiliki makna lebih luas daripada sekadar edukasi teknis. Literasi digital dapat membangun daya kritis warga negara untuk tidak mudah terjebak pada iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan situs judi daring. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan memahami bahwa judi daring tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat memicu kehancuran sosial, seperti konflik keluarga, tindak kriminal, hingga kemiskinan struktural. Edukasi digital ini juga penting untuk melindungi generasi muda yang kerap menjadi target utama operator judi daring melalui iklan terselubung di media sosial.
Selain memberikan perlindungan terhadap masyarakat, literasi digital juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tentu menjadi pasar potensial bagi berbagai platform digital, baik yang legal maupun ilegal. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan mudah menjadi korban eksploitasi oleh jaringan kriminal transnasional. Oleh karena itu, program literasi digital yang kini digencarkan pemerintah tidak hanya relevan dalam konteks pencegahan judi daring, tetapi juga penting untuk membangun ketahanan digital nasional yang berkelanjutan.
Langkah pemerintah ini patut diapresiasi, mengingat masalah judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Pendekatan yang berfokus pada literasi digital menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Edukasi yang komprehensif, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan peran PPATK sebagai garda terdepan intelijen keuangan, menjadi pilar penting dalam upaya memerangi praktik ilegal ini. Dengan strategi preventif yang konsisten, diharapkan ruang gerak judi daring semakin sempit hingga tidak lagi menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Pada akhirnya, literasi digital adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing di era digital. Dengan pemahaman yang kuat, warga akan lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi sekaligus mampu menjaga diri dari jebakan aktivitas ilegal. Pemerintah telah mengambil langkah tepat dengan menempatkan literasi digital sebagai strategi preventif dalam mencegah judi daring. Tugas seluruh elemen bangsa kini adalah mendukung langkah tersebut melalui partisipasi aktif, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas. Dengan sinergi bersama, Indonesia dapat membangun ruang digital yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian daring yang merusak.
*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.
