Oleh: James Iskandar Muda )*
Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Jakarta. Forum ini dinilai telah memberikan tauladan yang baik bagi seluruh negara-negara kawasan. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga berhasil memberikan inspirasi bagi para tamu delegasi negara-negara Pasific terkait banyak hal tentang pertanian, pengelolaan sumber daya laut, sumber daya alam, pariwasata dan lain-lain.
Suksesnya Indonesia menyelenggarakan IPPP kedua ini tidak lepas dari kerjasama seluruh stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) serta seluruh elemen masyarakat bersatu padu membangun situasi kondusif.
Bagi setiap negara, bisa melaksanakan forum bertaraf internasional dengan sukses adalah sebuah etalase, sehingga seluruh mereka akan terus mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan tersebut. Situasi keamanan menjadi pokok pembahasan awal, karena tiap-tiap negara memiliki kepentingan.
Tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPPP untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Saat membuka forum IPPP, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa IPPP merupakan momemtum penting karena dapat melanjutkan kerja sama dari pertemuan IPPP pertama 2018. Sejak saat semangat kemitraan indonesia dengan parlemen negara Pasifik tumbuh semakin kuat yang ditunjukkan oleh tingkat kehadiran parlemen pada forum ini. Hubungan negara-negara Pasifik dan Indonesia merupakan hubungan yang komprehensif tidak saja memiliki hubungan antar pemerintah yang solid namun juga antar parlemen yang kokoh.
Sementara itu, saat memberikan pidato sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan ada tiga aspek penting antara lain perubahan iklim yang memerlukan advokasi parlemen. Kedua adalah ekonomi biru yang berpotensi menyumbang 10% dari PDB sehingga memerlukan bantuan dari parlemen untuk pengembangan konservasi lingkungan dan ketiga peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Presiden, kemitraan antara parlemen negara-negara kawasan pasifik sangat penting untuk semakin dieratkan untuk mrnghadapi ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik. Kerjasama parlemen di kawasan negara Pasifik perlu terus ditingkatkan, demi menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran, serta untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan tersebut karena parlemen merupakan jembatan bagi rakyat.
Senada juga disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon bahwa tantangan kedepan yang dihadapi oleh seluruh negara-negara kawasan sangat unik dan signifikan. Sebagai negara kepulauan, pihaknya menyadari dampak perubahan iklim, bencana alam, dan pandemi global baru-baru ini terhadap ekonomi dan masyarakat. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kebutuhan akan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.
Fokus utama diskusi tentang pembangunan manusia, pembangunan kelautan yang berkelanjutan, kerjasama inklusif antara negara-negara pasifik. Indonesia memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan IPPP. Harapan besar bagi seluruh negara-negara kawasan adalah bagaimana menyelaraskan potensi yang ada sehingga bisa memicu pertembuhan ekonomi di kawasan.
Fadli juga menambahkan bahwa pertemuan kedua ini menyediakan platform penting bagi kita untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara kolektif. Diskusi akan berfokus pada tema-tema utama seperti pembangunan manusia, keberlanjutan maritim, dan promosi pertumbuhan yang inklusif. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, kita dapat mengembangkan strategi yang bermanfaat bagi semua negara.
Meskipun terdapat perbedaan cara pandang, namun setidaknya isu-isu mereka memiliki kesamaan tentang isu pendidikan, berinvestasi dalam pendidikan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat kita, terutama perempuan dan masyarakat yang terpinggirkan, sangat penting untuk mencapai tujuan kita bersama.
Kita melihat bahwa tujuan dalam pertemuan ini sangat mulia, seperti menegaskan kembali Komitmen terhadap Kerja Sama dengan memperkuat ikatan antara parlemen kami dan memastikan bahwa kolaborasi tangguh dan berdampak. Mendorong Konektivitas Regional, yakni mengeksplorasi langkah-langkah praktis untuk meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah.
Sudah selayaknya apresiasi kita berikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan Internasional. Dalam penyelenggaraan ini tentu memiliki tantangan bagi parlemen, karena meskipun jarak negara-negara pasifik dengan Indonesia tidak terlalu jauh, tetapi terdapat kendala yang dihadapi yakni terkait penerbangan internasional. Sehingga dapat merumuskan pertemuan sudah menjadi tantangan yang patut di apresiasi.
Memfasilitasi interaksi dan kerja sama yang lebih baik di antara negara-negara kawasan. Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengatasi tantangan lingkungan dan ekonomi bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua masyarakat kita.
Seluruh pihak negara-negara kawasan pasifik sudah sepatutnya menyadari bahwa pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Membangun kesadaran kolektif kebersamaan dalam menghadapi tantangan global adalah sangat penting, sehingga nantinya masing-masing seluruh negara kawasan dapat melakukan inventarisasi terkait potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun kerjasama regional.
Pertemuan IPPP telah membangun kesadaran kolektif bahwa seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama di dalam menghadapi tantangan global. Sehingga dibutuhkan kerjasama disegala bidang. Indonesia sebagai negara kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara-negara pasifik diharapkan bisa memberikan inspirasi dan menjadi leader dalam membangun kerjasama yang lebih untuk kemaslahatan bangsa ini.
Suksesnya penyelenggaraan IPPP menjadi catatan bagi semua pihak, dan Indonesia sebagai inisiator mampu menterjemahkan keinginan negara-negara kawasan. Permasalahan yang telah di Inventarisir di seluruh kawasan Pasifik diharapkan bisa ditindaklanjuti serta di implementasikan dalam sebuah penyelesaian dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru bagi negara-negara kawasan untuk terus bersatu padu membangun kawasan Pasifik yang inklusif serta membangun peradaban baru bekerja di segala bidang.
)* Pemerhati Hubungan Internasional
