Oleh: Dennis Chandrawinata )*
Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat melalui kebijakan Program Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025. Program ini menjadi representasi langsung dari keberpihakan negara terhadap rakyat, khususnya mereka yang tergolong miskin dan rentan. Di tengah tekanan ekonomi global, kehadiran Bansos menjadi jembatan penyelamat bagi jutaan keluarga yang terdampak dan bukti bahwa negara tidak tinggal diam.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan bahwa Bansos merupakan instrumen penting dalam menstabilkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat bawah. Ia menyampaikan bahwa melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemensos mampu menyaring dan memperbarui data penerima bantuan secara berkala, memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan. Menurutnya, pendekatan berbasis data ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga keadilan distribusi dan menghindari tumpang tindih kebijakan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memulai penyaluran Bantuan Sosial tahap kedua kepada sekitar 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini mencakup bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan total anggaran sekitar Rp 10 triliun. Penyaluran Bansos kini berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan sistem distribusi berjalan tepat sasaran dan transparan. Langkah ini mempertegas bahwa kehadiran negara diwujudkan melalui sistem yang lebih modern, adaptif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pembaruan DTSEN pada Triwulan kedua tahun 2025 menjadi kunci dalam meningkatkan ketepatan sasaran Bansos. Data yang andal akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik. Bansos bukan lagi sekadar bantuan tunai, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menyusun perlindungan sosial yang tangguh dan berkelanjutan.
Melalui data yang terintegrasi, pemerintah mampu menganalisis kondisi riil rumah tangga dan menetapkan prioritas bantuan. Sebanyak 1,8 juta keluarga yang ekonominya telah membaik telah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat, dan bantuannya dialihkan ke keluarga yang lebih membutuhkan. Ini membuktikan bahwa program Bansos tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif sesuai kondisi masyarakat. Akurasi data menjadi faktor fundamental yang membuat program Bansos lebih kredibel dan terarah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran Bansos juga diperkuat dengan penggunaan aplikasi “Cek Bansos”. Fitur usul dan sanggah memungkinkan masyarakat berperan langsung dalam proses verifikasi data penerima. Dengan ini, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga pengawas dalam implementasi kebijakan sosial. Partisipasi publik memperkuat transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Keterlibatan warga dalam pengawasan Bansos menjadi wujud nyata demokratisasi distribusi bantuan sosial di Indonesia.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan Bansos tidak boleh berhenti pada bantuan tunai, tetapi harus dikembangkan menjadi program pemberdayaan. Ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pengembangan ekosistem ekonomi rakyat dalam skema kebijakan Bansos ke depan. Melalui pola seperti ini, Bansos akan menjadi alat penggerak ekonomi mikro, bukan sekadar subsidi dalam menstimulasi daya konsumsi masyarakat.
Dalam kerangka pemberdayaan tersebut, pemerintah juga memberlakukan kebijakan batas waktu pemberian Bansos selama lima tahun untuk penerima yang tergolong produktif. Pengecualian diberikan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang memang membutuhkan perlindungan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan untuk membuat masyarakat bergantung, melainkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan. Pemerintah daerah diberi peran dalam validasi data dan pengawasan langsung di lapangan, sehingga distribusi bantuan lebih akurat dan sesuai kebutuhan lokal. Sinergi antar lembaga ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat.
Pengamat kebijakan sosial Universitas Indonesia, Rini Larasati, mengatakan Bansos telah berevolusi dari sekadar bantuan sementara menjadi instrumen pembangunan sosial. Pemerintah telah berhasil memanfaatkan momentum pasca pandemi untuk merombak sistem perlindungan sosial menjadi lebih responsif dan berbasis data. Menurutnya, inilah wujud negara hadir yang paling konkret: hadir saat dibutuhkan, tepat sasaran, dan mendorong rakyat untuk bangkit.
Bansos juga menjadi salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Dengan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program Bansos yang disertai pelatihan dan pendampingan mampu menciptakan pelaku usaha baru di sektor informal yang menyerap tenaga kerja lokal.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sistem Bansos dengan pendekatan digital dan intervensi berbasis komunitas. Bansos merupakan hasil dialog antara kebijakan, data, dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan program ini akan semakin kuat karena dibangun di atas kepercayaan dan partisipasi publik. Ini adalah bentuk keterlibatan bersama antara negara dan rakyat dalam menjaga ketahanan sosial bangsa.
Bantuan sosial tidak lagi dilihat sebagai beban fiskal, tetapi sebagai investasi sosial yang memperkuat kohesi dan ketahanan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan, Bansos menjadi wajah nyata keberpihakan negara kepada rakyatnya. Komitmen ini perlu terus dijaga dan diperkuat demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya.
)* Penulis merupakanseorang Pengamat Ekonomi
