Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai
Penulis: Gorontalo Terkini
Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Publik
Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menindaklanjuti laporan
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga
*) Oleh: Raka Wicaksana Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari
Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki
Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa
Oleh: Antonius Utomo Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di
Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi
Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak
Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat
Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya
Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto
Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional
Oleh : Muhammad Fauzan* Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 150
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.