Oleh: Hendra Pratama )*
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember merupakan kesempatan untuk memberikan apresiasi sangat tinggi pada bagaimana langkah pemerintah dalam menegakkan HAM secara berkelanjutan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan komitmen kuat dalam memprioritaskan penghormatan terhadap HAM sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Salah satu tonggak penting dalam upaya tersebut adalah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), sebuah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia.
Langkah berani tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan HAM diimplementasikan secara komprehensif, tidak hanya sebagai wacana, tetapi juga melalui kebijakan konkret. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan pondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Anggota Komnas HAM periode 2012–2017, Siane Indriani, menggarisbawahi bahwa inisiatif pembentukan Kementerian HAM adalah bukti nyata dari perhatian pemerintah terhadap isu-isu HAM. Ia mencatat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran secara konsisten menempatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat melalui berbagai program strategis, seperti pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen, peningkatan tunjangan guru, dan pembentukan Kementerian Kebudayaan.
Pendekatan tersebut di satu sisi mampu untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang sedang rakyat alami. Namun, tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat saja, tetapi juga mencerminkan pandangan bahwa kesejahteraan sosial merupakan inti dari penegakan HAM.
Siane menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Seluruh hal tersebut terus pemerintah upayakan dengan berbagai macam langkah strategis dalam rangka pemerataan di seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali.
Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan melalui kebijakan strategis yang berlandaskan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam audiensi dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pigai menyampaikan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap HAM.
Pigai mengapresiasi peran media, khususnya media siber, sebagai jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Ia percaya bahwa media memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Peran media yang positif, menurut Pigai, mampu memperkuat solidaritas nasional dan mempercepat tercapainya tujuan keadilan sosial.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, juga memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan HAM di tingkat lokal. Ia menekankan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Mugiyanto menyatakan bahwa dalam konteks otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki peran strategis dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Peranan penting pemerintah daerah (Pemda) dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan menjaga harmoni sosial.
Selain itu, Mugiyanto juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa program-program sosial pemerintah dapat menjangkau kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat difabel. Dalam dialog dengan komunitas difabel, Mugiyanto berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bahwa aspirasi mereka dapat terpenuhi.
Momentum Hari HAM Sedunia pada 10 Desember ini menjadi pengingat bahwa penghormatan terhadap HAM adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan langkah-langkah nyata dalam menjadikan HAM sebagai prioritas utama, baik melalui kebijakan di tingkat nasional maupun pelaksanaan di tingkat daerah.
Langkah tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia, tetapi juga mempertegas posisi negara sebagai pelopor dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
Dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, pemerintah membangun landasan yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berkeadilan.
Hari HAM Sedunia menjadi momen refleksi untuk menilai sejauh mana langkah-langkah yang telah diambil mampu menciptakan perubahan nyata. Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui kebijakan yang progresif dan berorientasi pada rakyat, telah memberikan harapan baru bagi bangsa. Penghormatan terhadap HAM bukan hanya menjadi bagian dari tugas negara, tetapi juga mencerminkan visi besar dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Dengan semangat yang konsisten, komitmen kuat, dan inovasi kebijakan yang berkelanjutan, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dapat menjadi teladan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Momentum tersebut harus terus dijaga agar Indonesia dapat melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu dan mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang adil dan beradab.
)* Peneliti Kebijakan Publik dan Politik – Pusat Studi Politik Rakyat (PSPR)
