Oleh: Rizky Adhitya )*
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diarahkan tidak sekadar memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat kualitas dan keamanan penyelenggaraannya. Pemerintah membangun pengawasan dari berbagai sisi, mulai dari keamanan bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga kesesuaian makanan dengan kebutuhan penerima manfaat.
Penguatan pengawasan menjadi penting karena cakupan MBG melibatkan kelompok penerima dengan kebutuhan berbeda. Anak sekolah memiliki kebutuhan gizi yang tidak sepenuhnya sama dengan ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita, sehingga penyelenggaraan program membutuhkan pengawasan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing kelompok.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu institusi yang memperkuat fungsi pengawasan melalui penyiapan anggaran Rp509 miliar untuk mendukung pengawasan MBG pada 2027. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan anggaran itu menjadi bagian dari pagu BPOM 2027 sebesar Rp1,93 triliun dan dialokasikan khusus untuk mendukung pengawasan program prioritas nasional tersebut.
Pengawasan BPOM tidak berhenti pada pemeriksaan makanan setelah sampai kepada penerima manfaat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, pengawasan dilakukan sejak bahan baku, proses pengolahan, pengelolaan, distribusi, hingga makanan disajikan. Rangkaian pengawasan itu juga mencakup langkah mitigasi apabila ditemukan persoalan keamanan pangan.
Untuk 2027, BPOM merancang pengawasan melalui tiga pendekatan, yakni kegiatan preventif, penelusuran dan tindak lanjut perbaikan, serta surveilans. Langkah preventif dilakukan melalui pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berdasarkan kajian, serta penguatan kapasitas unit pelaksana teknis BPOM di daerah.
Ketika persoalan muncul, mekanisme pengawasan dilanjutkan dengan investigasi dan penelusuran. BPOM akan menelusuri rantai pasok, melakukan tindakan koreksi, serta mengawasi pelaksanaan perbaikan setelah ditemukan masalah. Pendekatan ini membuat pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk mengetahui sumber persoalan dan mencegah kejadian serupa berulang.
Pengawasan juga diperkuat melalui surveilans dengan mengambil dan menguji sampel makanan MBG. Data hasil pengujian dapat memberikan gambaran mengenai wilayah yang memiliki potensi kerawanan sehingga penelusuran dapat dilakukan secara lebih terarah. Bagi program dengan cakupan penerima manfaat yang luas, kemampuan mendeteksi risiko secara cepat menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan pangan.
Aspek pengawasan juga menyentuh penerima manfaat di luar lingkungan sekolah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) ikut mengawal pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B. Pendampingan diperlukan agar makanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan gizi sekaligus memperhatikan aspek keamanan pangan.
TPK yang terdiri atas bidan, tenaga kesehatan, dan kader PKK memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan keluarga sasaran. Kemendukbangga/BKKBN juga telah menyiapkan standar operasional prosedur yang mengatur pendampingan, termasuk bagi kelompok dalam periode seribu hari pertama kehidupan. Data penerima manfaat digunakan untuk menentukan pembagian pendampingan sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
Kebutuhan untuk menyesuaikan menu dengan karakteristik penerima manfaat juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah melihat kebutuhan balita, terutama anak usia dini, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebutuhan anak sekolah. Karena itu, penyesuaian kebijakan dan menu menjadi bagian dari proses penyempurnaan agar manfaat program dapat diterima sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
Di sisi lain, kualitas MBG juga diperkuat melalui pembelajaran dari praktik penyelenggaraan makan sekolah di negara lain. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengembangkan pendekatan shokuiku yang mengintegrasikan pendidikan pangan dan gizi dengan pengalaman makan di sekolah. Konsep ini tidak hanya menempatkan makanan sebagai asupan, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran siswa mengenai pangan dan gizi.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, menjelaskan kerja sama itu dikembangkan melalui MBG-JICA Pilot. Program percontohan tersebut mencakup shokkan trial di tingkat SPPG dan kegiatan shokuiku di sekolah, dengan perhatian pada pengurangan sampah makanan, peningkatan proses pengiriman dan penyajian, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan makan.
Pendekatan yang dilakukan BGN memperlihatkan bahwa kualitas layanan MBG tidak hanya ditentukan oleh kandungan makanan, tetapi juga oleh bagaimana makanan diproduksi, dikirim, disajikan, dan diterima siswa. Pengalaman penerima manfaat menjadi bagian yang dapat digunakan untuk melihat apakah proses penyediaan makanan telah berjalan sesuai tujuan program.
Dengan pengawasan BPOM yang mencakup rantai penyediaan pangan, pendampingan TPK bagi kelompok 3B, serta pengembangan tata kelola melalui pembelajaran internasional, pemerintah membangun sistem pengamanan MBG secara lebih menyeluruh. Setiap lapisan memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman, layak, dan sesuai kebutuhan.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan MBG akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari seberapa luas program menjangkau penerima manfaat. Kualitas pengawasan, kemampuan mendeteksi dan menangani risiko, ketepatan sasaran, serta penyesuaian makanan dengan kebutuhan penerima menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Langkah itu sekaligus menjadi dasar agar MBG berkembang sebagai program pemenuhan gizi yang semakin terukur dan bertanggung jawab.
)* Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan
