Oleh: Hendra Gunawan
Kesiapsiagaan bencana semakin penting ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah melindungi warga, bukan sekadar langkah darurat setelah bencana terjadi. Pengalaman berbagai kejadian menunjukkan bahwa kecepatan respons harus berjalan beriringan dengan pencegahan, mitigasi, penguatan logistik, dan pemulihan kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut terlihat dari arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat meninjau Posko Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok di Lapangan Kantor Bupati Solok.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta Forkopimda dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk mempercepat pencarian korban, memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, serta memulihkan akses masyarakat. Menurut Gibran Rakabuming, penanganan banjir tidak boleh berhenti ketika air telah surut karena lumpur, pasir, batu, kayu, dan material longsoran masih dapat menghambat aktivitas warga. Karena itu, pembersihan permukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, dan fasilitas umum perlu menjadi perhatian agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan.
Wapres juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap hujan dan longsor susulan dengan memperkuat koordinasi bersama BMKG serta memastikan informasi risiko diterima masyarakat secara mudah dipahami. Perhatian terhadap sektor pertanian juga menunjukkan bahwa pemulihan bencana harus melihat keberlanjutan ekonomi warga. Gibran Rakabuming menilai Solok merupakan salah satu lumbung pangan Sumatera Barat dan nasional sehingga pemulihan lahan pertanian perlu diprioritaskan agar petani dapat kembali beraktivitas.
Perlindungan warga juga menyangkut kondisi ekonomi rumah tangga terdampak. Karena itu, Gibran Rakabuming meminta warga yang memiliki cicilan pada PNM Mekaar maupun bank-bank Himbara memperoleh keringanan selama masa kebencanaan. Ia juga meminta Bupati Solok mendata warga yang membutuhkan restrukturisasi pembiayaan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berbicara mengenai evakuasi dan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk bangkit setelah keadaan darurat.
Sejalan dengan itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B. menegaskan perlunya strategi kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui pencegahan, mitigasi risiko, dan penguatan sistem logistik kesehatan. Menurut Pangarso Suryotomo, karakteristik bencana Indonesia yang berbeda-beda, ditambah kondisi geografis sebagai negara kepulauan, luas wilayah, serta keragaman risiko, membuat pola penanganan tidak dapat diseragamkan.
Perencanaan harus memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, akses layanan, dan kebutuhan kesehatan sehingga jenis serta jumlah logistik dapat dipersiapkan sebelum tim melakukan respons. Perubahan paradigma dari pola yang dahulu cenderung responsif menuju pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan keberlanjutan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
Penguatan rantai pasok kesehatan juga perlu dilakukan sejak awal, mencakup ketersediaan obat, APD, oksigen, fasilitas pelayanan kesehatan, penyimpanan, hingga distribusi ketika akses terganggu. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bahwa kebutuhan kesehatan dapat berubah cepat sehingga pemerintah membutuhkan cadangan, penyimpanan yang memadai, dan jalur distribusi yang fleksibel.
Dalam setahun terakhir, upaya pemerintah juga menunjukkan penguatan kapasitas penanggulangan bencana melalui berbagai program. BNPB mencatat 6.601 kegiatan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dalam periode Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2025–2029, melibatkan 37 kementerian/lembaga. Penguatan kapasitas relawan juga terus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, legislatif, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.
BNPB juga terus menyediakan informasi kebencanaan secara berkala melalui buletin dan pemantauan kejadian sebagai bagian dari dukungan informasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan adanya langkah terstruktur untuk memperkuat kesiapsiagaan, meskipun ancaman bencana tetap membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan.
Penguatan tersebut penting karena data resmi BNPB menunjukkan bahwa ancaman bencana tetap berlangsung sepanjang tahun dan didominasi antara lain oleh bencana hidrometeorologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan tidak boleh hanya dibangun ketika peristiwa besar terjadi. Pemerintah perlu memastikan sistem yang telah dibangun dapat bekerja secara konsisten, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Pemerintah juga telah menetapkan arah kebijakan jangka menengah yang menempatkan peningkatan kualitas masyarakat tangguh bencana, layanan peringatan dini, mitigasi di daerah berisiko, serta pemulihan yang lebih baik sebagai bagian dari sasaran penanggulangan bencana. Langkah ini menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada respons sesaat, melainkan diterjemahkan menjadi sistem yang bekerja secara konsisten di daerah.
Keberhasilan selama setahun tersebut patut dilihat sebagai proses yang terus berkembang, bukan alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat tetap perlu memperkuat latihan, pemetaan risiko, komunikasi kebencanaan, kesiapan tempat pengungsian, serta mekanisme bantuan bagi kelompok rentan.
Dengan begitu, keberhasilan penanganan tidak hanya terlihat dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan mencegah korban, menjaga layanan dasar, dan mempercepat masyarakat kembali produktif. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa perlindungan warga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama agar setiap daerah memiliki kemampuan menghadapi risiko, mengurangi dampak, dan mempercepat pemulihan. Dengan kesiapan yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan, upaya pemerintah dalam melindungi warga dapat semakin efektif sejak sebelum bencana terjadi, ketika keadaan darurat berlangsung, hingga kehidupan masyarakat kembali normal.
*) Pakar Kebijakan Publik dan Manajemen Risiko
