Oleh: Bagas Nurahman)*
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Besarnya jumlah pelaku usaha serta kedekatannya dengan masyarakat membuat UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan barang serta jasa. Potensi tersebut terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan agar UMKM semakin produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Penguatan UMKM menjadi semakin penting seiring dengan target peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2027. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya menargetkan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,47 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha di berbagai daerah.
Selain mengejar kontribusi terhadap PDB, Kementerian UMKM menetapkan sejumlah sasaran pendukung pada 2027. Di antaranya adalah proporsi usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan sebesar 3,3 persen. Sasaran tersebut mencerminkan upaya membangun ekosistem usaha yang semakin kuat dengan mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha, peningkatan kualitas kewirausahaan, serta pengembangan UMKM agar mampu naik kelas dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin besar.
Penguatan target tersebut disampaikan Maman saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian UMKM 2027 dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penyusunan sasaran kinerja tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan pemberdayaan UMKM berjalan secara terarah dan memberikan dampak yang semakin luas bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret dalam memperkuat UMKM dilakukan melalui Program Kesejahteraan Rakyat Produktif atau Prokesra Produktif. Kementerian UMKM mendapat penugasan untuk menjalankan program tersebut pada 2026 hingga 2029 dengan target mendorong 10 juta masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja. Program ini menjadi peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif serta memperkuat basis kewirausahaan di Indonesia.
Prokesra Produktif juga diarahkan untuk membangun sinergi berbagai program pemberdayaan yang tersedia di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Langkah ini memperkuat koordinasi dan integrasi sehingga berbagai dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM dapat diberikan secara lebih terpadu.
Integrasi program menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target kontribusi UMKM terhadap PDB. Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota, berbagai potensi pemberdayaan dapat dikembangkan secara lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga membuka ruang bagi penyelarasan program sesuai kebutuhan pelaku usaha di masing-masing daerah.
Penguatan kapasitas pelaku UMKM turut dilakukan melalui integrasi pelatihan dan pendampingan. Layanan tersebut menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memiliki pengetahuan dan keterampilan yang semakin baik dalam mengelola bisnis. Pendampingan yang terarah juga dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas, mengembangkan produk, memperbaiki tata kelola usaha, serta mempersiapkan diri untuk memperluas pasar.
Aspek legalitas dan sertifikasi juga menjadi bagian dari penguatan UMKM. Kemudahan dalam memperoleh legalitas dan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Dengan dukungan yang semakin terpadu, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memasuki pasar yang lebih luas.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital menjadi peluang besar untuk memperkuat daya saing UMKM. Pemasaran melalui platform digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen secara lebih luas tanpa terbatas oleh wilayah. Digitalisasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi, memperkenalkan produk lokal, serta membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.
Akses pembiayaan menjadi faktor pendukung lainnya dalam pengembangan skala usaha. Dukungan modal yang sesuai dapat membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, memperluas pemasaran, dan mengembangkan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Karena itu, penguatan akses pembiayaan menjadi bagian penting dalam menciptakan UMKM yang semakin tangguh dan produktif.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., mengatakan mayoritas usaha di Indonesia merupakan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya basis ekonomi yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat perekonomian nasional.
UMKM juga memiliki keunggulan karena berada dekat dengan konsumen. Kedekatan tersebut membuat pelaku UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus berperan dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa. Rantai distribusi yang lebih pendek juga memberikan peluang terciptanya efisiensi sehingga UMKM dapat ikut mendukung stabilitas harga dan membantu menjaga ketahanan ekonomi.
Dengan potensi dan dukungan yang terus diperkuat, UMKM memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDB hingga mencapai target 60,47 persen pada 2027. Sinergi pemerintah, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta pelaku usaha menjadi modal penting untuk membangun ekosistem UMKM yang semakin kuat. Melalui peningkatan kapasitas, digitalisasi, kemudahan legalitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar, UMKM diharapkan semakin mampu naik kelas serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta
