Oleh : Gavin Asadit )*
Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.
Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat.
Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik.
Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Dengan demikian, dukungan dan kritik bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Gambaran mengenai tingkat kepercayaan publik juga terlihat dari hasil survei Media Survei Nasional atau Median. Survei yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 di 38 provinsi tersebut mencatat sebanyak 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka tersebut terdiri atas 15 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 41,2 persen lainnya cukup puas. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut antara lain dipengaruhi oleh sejumlah program pemerintah yang dinilai memberikan manfaat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program yang cukup banyak disebut responden sebagai alasan kepuasan terhadap pemerintah.
Selain MBG, masyarakat juga menilai sejumlah langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dukungan terhadap sektor pertanian, serta bantuan kepada masyarakat miskin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penilaian positif tersebut.
Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Sebagian responden yang tidak puas memberikan perhatian terhadap persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.
Rico melihat hasil survei sebagai gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bagi pemerintahan, penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan program yang mendapat respons positif sekaligus memperbaiki sektor yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Di luar penilaian terhadap program pemerintah, persoalan persatuan dan kerukunan juga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat yang hidup dalam suasana rukun akan lebih mudah membangun kerja sama untuk mendukung agenda pembangunan.
Hal itu tercermin dalam survei Poltracking Indonesia yang menunjukkan penilaian positif masyarakat terhadap upaya pemerintah menjaga kerukunan antarumat beragama. Sebanyak 72,5 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama.
Aspek kerukunan tersebut bahkan menjadi capaian dengan penilaian tertinggi dalam survei. Kondisi ini menunjukkan bahwa menjaga harmoni sosial tetap menjadi perhatian penting masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin juga menilai terjaganya kerukunan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kehidupan yang harmonis membutuhkan kontribusi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, organisasi keagamaan, hingga masyarakat di tingkat akar rumput.
Kerukunan juga memiliki hubungan erat dengan keberhasilan pembangunan. Ketika masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, energi bangsa dapat lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan. Karena itu, menjaga persatuan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar dengan menjaga komunikasi, menghormati perbedaan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu perpecahan.
Media sosial menjadi salah satu ruang yang perlu digunakan secara bijak. Perbedaan pendapat di ruang digital seharusnya tidak berkembang menjadi saling serang ataupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat dapat mengambil peran dengan membiasakan diri memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Sikap tersebut sederhana, tetapi penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat mengganggu persatuan dan ketenangan sosial.
Mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar persoalan mendukung atau mengkritik. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan untuk kepentingan rakyat. Persatuan menjadi fondasi, kritik konstruktif menjadi pengawasan, sementara kerja sama pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan untuk menjaga Indonesia tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
