Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling banyak menyita perhatian publik dalam dua tahun terakhir. Program ini bukan hanya berbicara tentang pembagian makanan kepada siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga tentang investasi besar negara terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi MBG menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan terus mengalami penyempurnaan.
Di tengah besarnya skala pelaksanaan program, pemerintah justru menunjukkan sikap terbuka terhadap evaluasi. Berbagai kementerian, lembaga pengawas, pemerintah daerah, hingga DPR RI terlibat aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menjalankan program populis, tetapi juga serius membangun tata kelola yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kemenko PMK misalnya, baru-baru ini memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG untuk memastikan keamanan pangan, standar gizi, dan ketepatan sasaran penerima manfaat tetap terjaga.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian, melihat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi program MBG, Rahmawati menekankan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, program ini harus dipahami sebagai gerakan nasional untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.
Rahmawati juga menilai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kualitas makanan dan mekanisme distribusi merupakan langkah yang tepat. Ia mendorong agar evaluasi rutin terus dilakukan supaya pelaksanaan di daerah dapat semakin baik dan adaptif terhadap tantangan di lapangan. Dalam pandangannya, kritik dan masukan terhadap MBG seharusnya diposisikan sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan jutaan masyarakat.
Pernyataan tersebut relevan dengan berbagai langkah perbaikan yang kini dilakukan pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) misalnya mulai memperketat standar gizi melalui regulasi terbaru, termasuk penguatan pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemanfaatan pangan lokal, hingga peningkatan standar keamanan pangan. Bahkan di sejumlah daerah, evaluasi lapangan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, kualitas distribusi makanan, pengelolaan limbah, hingga transparansi keuangan program.
Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, memandang penguatan rantai pasok pangan sebagai faktor penting dalam keberhasilan MBG. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha pangan, petani, Bulog, hingga pelaksana dapur MBG di daerah. Ia menilai langkah pemerintah menggandeng berbagai pihak dalam memperkuat stabilisasi pasokan pangan merupakan keputusan strategis agar kualitas makanan tetap terjaga dan distribusi tidak terganggu.
Abdul Rivai Ras juga menyoroti pentingnya keberpihakan program MBG terhadap ekonomi lokal. Ia melihat program ini memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga tenaga kerja di daerah. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang memiliki dampak luas.
Pandangan tersebut semakin terlihat dalam implementasi di lapangan. Pemerintah kini mulai mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG agar rantai distribusi lebih efisien sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme penyaluran juga terus dilakukan agar lebih efektif. Pemerintah misalnya memutuskan distribusi MBG difokuskan pada hari sekolah setelah melalui evaluasi lintas kementerian dan lembaga. Kebijakan itu diambil agar penyaluran lebih tepat guna dan mengurangi potensi pemborosan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin program MBG berjalan sekadar formalitas administratif. Karena itu, pengawasan langsung ke dapur-dapur MBG dilakukan untuk memastikan standar kualitas benar-benar diterapkan. Dudung menilai keberhasilan program harus diukur dari kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap.
Dalam sejumlah peninjauan lapangan, Dudung juga menekankan pentingnya disiplin, higienitas, dan tata kelola yang profesional di setiap dapur MBG. Ia menilai evaluasi rutin menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus mempercepat perbaikan. Pemerintah, menurutnya, tidak anti kritik, tetapi justru menjadikan pengawasan sebagai energi untuk menyempurnakan pelaksanaan program.
Sikap terbuka terhadap evaluasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama pemerintahan saat ini. Di tengah berbagai tantangan dan sorotan publik, pemerintah memilih memperbaiki sistem daripada menghindari masalah. Ketika ditemukan dapur yang belum memenuhi standar, pemerintah memberikan sanksi dan mendorong akreditasi yang lebih ketat. Ketika ditemukan persoalan distribusi, pemerintah segera melakukan penyesuaian mekanisme. Artinya, evaluasi bukan dipandang sebagai ancaman, melainkan fondasi bagi penyempurnaan kebijakan.
Ke depan, tantangan pelaksanaan MBG memang masih besar. Namun komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan membuka ruang evaluasi menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing.
*) Pengamat Sosial
