Oleh : Nindia Syafitri )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Program ini dirancang untuk memperkuat kesehatan dan daya tahan tubuh peserta didik agar mereka dapat tumbuh cerdas dan sehat. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan pengawasan dan memperkuat sistem pengolahan agar setiap makanan yang diterima anak-anak benar-benar higienis dan layak konsumsi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil peran penting dalam mengawal pelaksanaan program ini. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan terhadap MBG kini dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengiriman ke sekolah. Salah satu fokus utama adalah memperpendek waktu pengolahan dan distribusi agar makanan tiba dalam kondisi segar. Dengan pengaturan waktu yang lebih ketat, pemerintah memastikan makanan tidak disimpan terlalu lama di sekolah sehingga kualitasnya tetap terjaga.
Langkah ini juga mencakup penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang lebih ketat. SOP tersebut mengatur pemilihan bahan pangan yang aman dan bernutrisi, teknik memasak yang menjaga kandungan gizi, serta prosedur pengemasan yang higienis. Selain itu, pemerintah menetapkan batas maksimal penyimpanan makanan di sekolah hanya empat jam sebelum dikonsumsi. Aturan ini diberlakukan untuk mencegah penurunan kualitas yang dapat mengurangi manfaat gizi.
Selain pengawasan dari BGN, pemerintah daerah turut memperkuat kendali pelaksanaan MBG. Pemerintah Kota Mataram, misalnya, mengumpulkan dinas terkait, penyedia makanan, dan perwakilan sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya mengkaji kepatuhan terhadap SOP, tetapi juga memeriksa kelayakan peralatan dapur dan kualitas bahan yang digunakan. Untuk mendukung proses tersebut, Pemkot Mataram menyiapkan empat dapur MBG dengan dukungan teknis dari pemerintah pusat. Penambahan fasilitas ini bertujuan memperpendek jarak distribusi sehingga makanan sampai ke sekolah lebih cepat dan tetap higienis.
Langkah penguatan ini sejalan dengan arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mendorong setiap daerah memiliki fasilitas pengolahan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan. Pemerintah pusat memberikan pendampingan teknis untuk memastikan setiap dapur memiliki peralatan yang memadai dan tenaga pengelola yang terlatih. Mulai dari proses pencucian bahan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian, semuanya diatur agar higienitas tetap terjaga.
Tak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan pelatihan bagi tenaga pengolah dan petugas distribusi. Mereka dibekali pemahaman tentang prinsip keamanan pangan, manajemen waktu pengolahan, serta teknik penyimpanan yang sesuai standar. Edukasi ini menjadi pondasi penting agar pelaksanaan MBG tidak sekadar memenuhi target distribusi, tetapi juga menjaga kualitas dan keamanan setiap paket makanan.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi dalam memantau jalannya program. Digitalisasi rantai distribusi memungkinkan proses pengiriman makanan dipantau secara real time, mulai dari dapur hingga sekolah. Dengan sistem ini, setiap kendala dapat dideteksi lebih cepat sehingga langkah perbaikan bisa segera dilakukan. Teknologi juga mendukung transparansi, memastikan bahwa standar waktu distribusi dipatuhi oleh seluruh penyedia layanan.
Selain pengawasan internal, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci. Pemerintah membuka saluran pengaduan yang responsif agar orang tua dapat melaporkan apabila ada keluhan terkait kualitas makanan. Sinergi antara pemerintah, sekolah, penyedia makanan, dan orang tua sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan program. Partisipasi aktif masyarakat bukan hanya membantu pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG.
Komitmen pemerintah ini menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi untuk mencetak generasi sehat dan cerdas. Setiap langkah yang diambil, mulai dari penguatan SOP, peningkatan fasilitas dapur, pelatihan tenaga pengolah, hingga digitalisasi pengawasan, bertujuan memastikan bahwa makanan yang diterima peserta didik benar-benar aman dan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka.
Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Dengan pengawasan ketat dan penerapan standar yang konsisten, pemerintah berupaya menjadikan MBG sebagai program yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga menjunjung tinggi aspek higienitas dan keamanan pangan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesehatan generasi penerus bangsa.
Dengan langkah-langkah yang telah ditempuh, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjamin higienitas makanan bagi anak-anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi besar untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Penguatan pengawasan bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud tanggung jawab negara untuk melindungi generasi muda agar tumbuh sehat dan berdaya saing. Program MBG yang higienis dan aman adalah fondasi kuat menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.
)* Pengamat kesehatan dari Lembaga Institute Indonesia
