Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*)
Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Angka ini bukan sekadar nominal besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan cerminan keberanian politik untuk menempatkan gizi masyarakat sebagai investasi jangka panjang. Lebih dari 82,9 juta penerima manfaat diproyeksikan akan mendapat layanan makan bergizi setiap hari, sebagai upaya nyata menurunkan persentase stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas bangsa di masa depan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa porsi terbesar dari anggaran tersebut memang difokuskan pada intervensi makan bergizi langsung. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kebutuhan operasional diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per hari untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat. Transparansi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengalokasikan dana, tetapi juga menghadirkan desain kebijakan yang berbasis data, terukur, dan diarahkan pada hasil nyata, yaitu menu bergizi yang berkualitas, terdistribusi dengan baik, dan sampai ke tangan yang tepat.
Sikap transparan yang ditunjukkan BGN ini menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan berskala besar. Dengan memaparkan detail kebutuhan harian dan jumlah penerima manfaat, pemerintah menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar retorika, melainkan rencana teknis yang dapat diukur capaian dan dampaknya. Transparansi semacam ini juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal implementasi, sehingga program benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kualitas gizi bangsa.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menegaskan pentingnya kesiapan infrastruktur dalam penyaluran MBG. Menurutnya, koperasi desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung distribusi pangan serta layanan gizi, sehingga rantai pasok lebih pendek, efisien, dan melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kelancaran program, tetapi juga memberi dampak ekonomi melalui penguatan koperasi serta pemberdayaan pelaku usaha mikro.
Langkah ini sangat tepat karena koperasi merupakan institusi ekonomi kerakyatan yang sudah terbukti dekat dengan masyarakat. Jika kooperasi diberdayakan secara maksimal, distribusi pangan bergizi tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di tingkat desa. Menempatkan kooperasi sebagai ujung tombak penyaluran MBG akan menghadirkan dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkokoh kemandirian ekonomi nasional yang tumbuh dari desa.
Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan bahwa kalangan pengusaha telah menyiapkan investasi nyata berupa pembangunan 270 dapur MBG dengan nilai sekitar Rp540 miliar, dari target 1.000 dapur secara nasional. Inisiatif ini menunjukkan bahwa sektor swasta tidak hanya mendukung dalam bentuk retorika, melainkan ikut menaruh tanggung jawab untuk mempercepat implementasi di lapangan. Selain memperluas cakupan program, kolaborasi ini juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pemberdayaan UMKM pangan, serta peningkatan standar dapur komunitas di berbagai daerah.
Sinergi antara pemerintah ini menggambarkan model kebijakan sosial yang holistik. Dari aspek desain, pemerintah telah menempatkan gizi sebagai prioritas utama pembangunan manusia. Dari sisi operasional, BGN memastikan adanya standar mutu menu dan sistem digitalisasi distribusi. Sementara itu, dunia usaha memperkuat keberlanjutan program melalui investasi riil yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Dengan pola pembiayaan campuran seperti ini, risiko keterlambatan pelayanan dapat ditekan, sementara efektivitas program semakin terjamin.
Namun, keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi publik dalam mengawasi implementasi, memberikan masukan terkait kualitas menu, hingga memastikan distribusi berjalan merata akan menjadi faktor penentu. Dengan keterlibatan aktif warga, program MBG tidak hanya menjadi proyek pemerintah semata, tetapi benar-benar menjelma sebagai gerakan nasional yang mengakar dari bawah. Kolaborasi inilah yang akan memastikan setiap rupiah dari anggaran Rp335 triliun kembali kepada anak-anak Indonesia sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Dengan demikian, alokasi Rp335 triliun untuk MBG tidak dapat dibaca sebagai beban APBN semata, melainkan sebagai investasi pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah berani dengan menempatkan gizi anak sebagai prioritas utama, sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Investasi gizi hari ini akan berbuah pada peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, serta daya saing bangsa dalam dua hingga tiga dekade mendatang.
Pada akhirnya, menjaga gizi anak-anak berarti menjaga masa depan nusa dan bangsa. Program MBG adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun fondasi manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan dukungan penuh seluruh elemen masyarakat, pengawasan partisipatif, serta sinergi bersama dunia usaha, cita-cita mencetak generasi emas 2045 dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah telah menunjukkan bahwa masa depan Indonesia ada di atas piring bergizi anak-anak hari ini.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik
