Oleh: Surya Diningrat )*
Proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa kian menunjukkan prospek cerah, bukan hanya sebagai solusi adaptasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai magnet bagi investasi global. Dengan panjang mencapai 500 kilometer dan estimasi anggaran hingga 80 miliar dolar AS, proyek ini menjadi salah satu inisiatif infrastruktur paling ambisius dan strategis dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya pemerintah pusat yang berkomitmen penuh, tetapi juga dunia usaha nasional serta mitra internasional mulai menunjukkan kepercayaan dan antusiasme tinggi terhadap masa depan pesisir utara Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa proyek tanggul laut ini telah diminati oleh sejumlah investor dari berbagai negara, antara lain China, Korea Selatan, Jepang, negara-negara di Timur Tengah, hingga Belanda. Menurutnya, ini bukan sekadar proyek infrastruktur tetapi simbol keseriusan Indonesia dalam merespons tantangan lingkungan dan krisis iklim yang semakin nyata, khususnya bagi masyarakat pesisir.
AHY juga mengungkapkan bahwa proyek ini mencerminkan kesungguhan negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman rob, abrasi, dan naiknya permukaan air laut. Lebih dari itu, ini adalah undangan kemitraan jangka panjang dalam semangat gotong royong global. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi keberhasilan proyek ini, baik dari sisi teknis, pendanaan, hingga aspek sosial-lingkungan.
Dukungan dari sektor swasta domestik juga datang dengan sangat antusias. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan optimisme terhadap peran mitra internasional, khususnya Belanda, dalam realisasi proyek ini. Menurutnya, Belanda memiliki pengalaman lebih dari lima abad dalam pengelolaan tanggul dan perencanaan delta. Mereka juga dikenal dalam pengembangan model kemitraan publik-swasta di bidang infrastruktur air.
Anindya juga menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan fisik dengan inovasi pembiayaan. Menurutnya, sektor swasta memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan tanggul tidak hanya sebagai penyandang dana, tetapi juga sebagai inovator dalam desain, teknologi, dan tata kelola proyek.
Dari sisi regulasi dan perencanaan pembiayaan, pemerintah bergerak progresif. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, memaparkan bahwa skema Land Value Capture (LVC) akan menjadi salah satu pendekatan utama untuk menarik minat investor. Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya menawarkan pembangunan tanggul semata, tetapi juga pengembangan kawasan baru di atas tanggul yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi dan sosial.
Lahan di atas tanggul akan ditawarkan untuk pembangunan jalan tol, kawasan hunian, hingga pembangkit listrik tenaga surya terapung. Ini adalah pendekatan terintegrasi yang memungkinkan investor memperoleh imbal hasil yang layak sambil mendorong keberlanjutan. Skema ini juga menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang menjamin kepastian hukum dan insentif fiskal bagi investor yang berpartisipasi.
Secara tata kelola, pembangunan Tanggul Laut Raksasa juga menyimpan potensi luar biasa untuk mengubah wajah urbanisasi di sepanjang Pantura. Daerah-daerah rawan banjir dan rob seperti Semarang, Pekalongan, dan Jakarta bagian utara akan mendapatkan manfaat langsung berupa perlindungan kawasan permukiman dan ekonomi. Selain itu, kawasan tanggul dapat menjadi koridor pertumbuhan baru yang mendukung konektivitas antarkota, pengembangan energi terbarukan, serta integrasi kawasan industri dan pelabuhan.
Tidak kalah penting, aspek keberlanjutan dan inklusivitas sosial menjadi sorotan utama. Pemerintah memastikan bahwa pelibatan masyarakat lokal, pemangku kepentingan daerah, serta para ahli lingkungan akan berjalan seiring dengan proses pembangunan. Dengan desain tanggul yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan pesisir, proyek ini diharapkan mampu menjadi contoh baik bagaimana pembangunan tidak harus merusak, tetapi justru memperkuat ekosistem.
Proyek sebesar ini memerlukan tata kelola yang akuntabel, terbuka, dan berbasis data. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sinergi dengan pemerintah daerah, serta pengawasan publik yang kuat menjadi kunci agar proyek ini tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga tepat sasaran. Kementerian PUPR dan Kemenko Infrastruktur pun terus mendorong proses konsultasi publik serta studi teknis yang komprehensif sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa memberi dukungan konkret terhadap proyek Tanggul Laut Raksasa ini. Proyek ini bukan sekadar membangun dinding raksasa di tepi laut, melainkan membentangkan harapan baru bagi perlindungan masyarakat, transformasi ekonomi pesisir, dan kemitraan global yang berkeadilan. Dengan semangat gotong royong nasional dan dukungan dunia internasional, Indonesia berpeluang besar untuk memimpin dalam pembangunan infrastruktur adaptif dan ramah lingkungan.
Mari kita kawal dan dukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun benteng perlindungan Pantura, demi masa depan pesisir Indonesia yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Ahli Tata Kelola Perkotaan
