Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses pasar tenaga kerja luar negeri bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui sejumlah pertemuan bilateral strategis dan peluncuran berbagai inisiatif pendukung, pemerintah berupaya meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dan profesional dari Indonesia, terutama ke negara-negara kawasan Eropa dan Asia Timur. Inisiatif ini menjadi bagian dari kebijakan besar nasional untuk meningkatkan kualitas tata kelola migrasi tenaga kerja, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa terdapat peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kekurangan pekerja di berbagai sektor strategis di negara tujuan, seperti Belanda dan Jerman. Menurutnya, pemerintah melihat peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor perawatan kesehatan, perhotelan, dan teknik di sejumlah negara Eropa, yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melalui jalur kerja sama antarnegara.
Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah penempatan, tetapi juga pada perbaikan sistem tata kelola migrasi agar proses penempatan berlangsung secara adil, transparan, dan menjamin perlindungan penuh terhadap hak-hak pekerja migran. Kementerian P2MI bersama Kedutaan Besar Jerman di Jakarta menegaskan pentingnya menyusun tata kelola penempatan yang holistik dan berbasis kepentingan bersama. Langkah tersebut menjadi wujud nyata dari semangat reformasi perlindungan migran yang kini diusung pemerintah.
Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan Jerman meluncurkan dua program utama, yaitu Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID), serta Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja Ahli ke Jerman (KSM). Kedua program tersebut diharapkan dapat menjadi infrastruktur pendukung dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil Indonesia yang siap bersaing di pasar global. Peluncuran program ini juga diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Goethe-Institut Indonesien.
Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, mengatakan bahwa kerja sama tersebut didorong oleh kondisi demografi di Jerman yang kian menantang. Ia menjelaskan bahwa populasi lansia yang terus meningkat dan minimnya tenaga kerja muda telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sejumlah sektor penting. Selain itu, upaya dekarbonisasi dan digitalisasi di Jerman turut mempercepat kebutuhan terhadap tenaga kerja yang terampil, terutama di sektor perawatan kesehatan, teknik, teknologi informasi, pekerjaan ramah lingkungan, serta perhotelan dan konstruksi.
Ina Lepel juga menilai bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi, dengan jumlah penduduk usia muda dan produktif yang cukup besar. Kondisi ini menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Jerman, di mana kebutuhan Jerman akan tenaga kerja dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang semakin kompeten dan profesional.
Sementara itu, di kawasan Asia Timur, pemerintah juga tengah memperkuat relasi strategis dengan Taiwan sebagai negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan bahwa Taiwan saat ini masih menjadi salah satu negara yang paling diminati oleh PMI, dengan lebih dari 115 ribu pekerja Indonesia bekerja di sektor domestik dan caregiver. Taiwan turut menyumbang hingga 30 persen dari total penempatan PMI secara global, menjadikannya mitra penting dalam diplomasi ketenagakerjaan Indonesia.
Dalam pertemuan dengan delegasi Kementerian Luar Negeri Taiwan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, Aryani memaparkan pengembangan infrastruktur Command Centre sebagai inovasi pelindungan pekerja migran Indonesia. Keberadaan pusat layanan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan respons cepat terhadap permasalahan yang dihadapi para pekerja migran di luar negeri, termasuk di Taiwan.
Lebih lanjut, Indonesia dan Taiwan juga tengah menjajaki peluang penempatan PMI di sektor-sektor baru seperti hospitality dan transportasi, selain sektor domestik yang selama ini mendominasi. Diversifikasi sektor penempatan penting dilakukan untuk memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sektor migrasi tenaga kerja. Upaya ini sejalan dengan arahan strategis Kementerian P2MI untuk mengedepankan pekerja migran yang terampil dan memiliki daya saing internasional.
Upaya pemerintah dalam membuka jalur-jalur kerja sama bilateral tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas penempatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas serta pelindungan hak-hak pekerja. Berbagai kebijakan penguatan sistem migrasi dan perluasan pasar tenaga kerja luar negeri dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem migrasi tenaga kerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Selain itu, langkah proaktif pemerintah dalam merespons kebutuhan global terhadap tenaga kerja juga menjadi upaya diplomatik yang strategis. Melalui pertemuan bilateral dan kerja sama internasional, Indonesia menegaskan posisi sebagai negara pengirim tenaga kerja yang mampu menjamin profesionalisme dan kualitas pekerjanya. Hal ini sekaligus mencerminkan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan global terkait ketimpangan tenaga kerja akibat perubahan demografi dan transformasi industri di banyak negara.
*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan
